Kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan lebih menentukan dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didesak membatalkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara penuh yang akan dimulai pada Senin (14/9/2020). Desakan itu disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono yang menuding ada motif politik di balik kebijakan itu.

"Hentikan dan batalkan rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total/ketat oleh Gubernur Anies Baswedan di DKI Jakarta," ujarnya seperti dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (12/9/2020).

Menurut Gembong, kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan lebih menentukan dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Gembong menilai Pemprov DKI belum berhasil memastikan kedisiplinan saat penerapan PSBB jilid pertama, sehingga kembali menerapkan PSBB tidak akan memperbaiki faktor kesehatan, sementara biaya sosial masyarakat semakin meningkat.

"Selama ini belum nampak nyata signifikan ditempuh oleh Pemda DKI Jakarta," imbuhnya.

Gembong menilai rencana Pemprov DKI tersebut justru memunculkan kontroversi. "Tidak salah jika kami mengkritisi pengajuan pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah sebesar Rp1,449 triliun yang dapat dihubungkan dengan upaya jalan pintas Pemda DKI Jakarta yang belum mampu memulihkan kondisi ekonomi dan membutuhkan pendapatan/pembiayaan instant," jelasnya.

Dia menyatakan kebijakan penerapan PSBB ketat di tengah situasi kebijakan terintegrasi antara 'pencegahan COVID-19 dan ekonomi' terasa lebih mencerminkan sisi Anies sebagai seorang politisi.

"Tidak mengherankan bila kami mencurigai ada motif politik lain dibalik kebijakan penerapan PSBB secara ketat," ujarnya.

Sebelumnya, saat mengumumkan rencana menarik 'rem darurat' yakni menerapkan kembali PSBB, Anies mengutip pesan Presiden Jokowi.

"Pak Presiden menyatakan dengan tegas dua hari lalu jangan start ekonomi sebelum kesehatan terkendali," kata Anies.