Politisi PKS itu pun merujuk pernyataan Menkeu Sri Mulyani, di mana menyiram uang ke masyarakat, tidak seperti menyiram toilet. Serta harus bisa memastikan uang tersebut mengalir by name, by address, dan by their account number

Anggota Badan Anggaran DPR Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS), Sukamta menyebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak pro soal anggaran yang langsung menyasar ke rakyat. Pernyataan ini ia sampaikan menanggapi kondisi prajurit-prajurit TNI yang memprihatinkan kesejahteraannya ketika sedang bertugas daerah perbatasan, terpencil, dan terluar Indonesia.

"Pemerintah khususnya Menteri Keuangan seharusnya memberikan kompensasi yang layak bagi anggota TNI yang mendapatkan penempatan tugas di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke," kata Sukamta, Selasa (15/09/2020).

Lebih jauh Sukamta mengatakan, anggota TNI bertugas dalam waktu cukup lama dan harus meninggalkan keluarga. Namun, apresiasi pemerintah terhadap kinerja mereka masih kurang. Hal ini tercermin dari besaran tunjangan yang diberikan. Besaran tunjangan itu masih jauh dari standar kebutuhan hidup harian yang setiap saat terus meningkat.

"Hitung-hitungan saya anggaran yang dibutuhkan untuk menyebut kompensasi yang layak bagi prajurit TNI hanya membutuhkan tambahan Rp 500 milliar," ujarnya.

Sukamta kemudian membandingkan tambahan anggaran untuk prajurit tersebut dengan alokasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020. Misalnya, talangan utang triliunan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Garuda Indonesia, PLN, Krakatau Steel yang tidak sanggup membayar utang gara-gara salah kelola.

"Ketika pemerintah berbicara soal dana talangan kepada BUMN-BUMN yang merugi gara-gara salah kelola mudah sekali mengalokasikan dana triliunan, namun ketika menyangkut dana yang di alokasikan kepada personal warga negara pemerintah mengaku kesulitan. Kesannya pemerintah saat ini pelit kepada rakyat namun murah hati kepada korporasi," urainya.

Politisi PKS itu pun merujuk pernyataan Menkeu Sri Mulyani, di mana menyiram uang ke masyarakat, tidak seperti menyiram toilet. Serta harus bisa memastikan uang tersebut mengalir by name, by address, dan by their account number.

"Ini sudah ada anggota TNI yang jelas datanya, jelas kinerjanya, dan jelas dampaknya bisa mendorong daya beli masyarakat malah dikesampingkan," tandasnya.

Dia berharap, pemerintah meninjau kembali alokasi anggaran yang belum terserap maksimal. Serta anggaran yang tidak langsung berdampak kepada masyarakat lebih baik direalokasi untuk anggaran yang langsung dapat dirasakan masyarakat. Salah satunya penambahan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan anggota TNI.

Sebagi informasi, belanja pemerintah dalam APBN 2020 hingga pertengahan tahun mencapai Rp 1.068,9 triliun, atau baru 39 persen dari target yang terdapan dalam Perpres 72/2020 yang sebesar Rp 2.739,2 triliun. Berdasarkan data terakhir per 5 Agustus 2020, serapan anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru 10,5 persen atau sebesar Rp 151,25 triliun dari keseluruhan pagu anggaran yang mencapai Rp 695,2 triliun.