Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Joko Supriyono prihatin dengan maraknya produk berstiker palm oil free (POF) di Indonesia. Jelas-jelas aksi labelisasi itu melanggar hukum.

Tidak hanya produk dalam negeri, namun juga produk asing yang dijajakan melalui platform jual beli online. Hal itu disampaikan Joko dalam acara #INApalmoil Talkshow bertajuk “Misleading Palm Oil Labelling Threaten Palm Oil Market” yang diselenggarakan secara online, beberapa waktu lalu.

Muasal label berbau kampanye hitam terhadap sawit ini, ditemukan di rak sebuah swalayan di Jakarta pada 2016. Setelah dilakukan pencarian, ditemukan banyak produk yang memuat label POF. Tren ini kemudian bergulir ke produk industri rumahan di Indonesia. Tanpa mereka sadari, informasi sesat tersebut tak lain adalah bagian dari kampanye negatif terhadap kelapa sawit Indonesia.

“Stiker tanpa minyak sawit memberi kesan bahwa produk tersebut lebih sehat serta informasi lainnya yang menyesatkan dan merupakan bagian dari kampanye negatif kelapa sawit. Terlebih saat ini juga beredar produk berstiker tersebut di platform jual beli online yang dikirim dari luar negeri. Ini harus ada mekanisme pengawasan dan sanksi yang tegas,” kata Joko yang dikenal hobi Wayang itu.

Deputi III Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Reri Indriani menerangkan, secara aturan, label POF bertentangan dengan pasal 67 poin 1 peraturan BPOM No 31 Tahun 2008 tentang Label Pangan Olahan. Sedangkan secara Internasional codex Alimentarius (2017), menyatakan label olahan dilarang memuat informasi yang salah atau menyesatkan.

"Aturannya jelas. Pangan olahan yang secara alami tidak mengandung komponen tertentu, maka dilarang memuat klaim bebas memuat komponen tersebut. Kecuali dari awal sudah mengandung komponen tersebut, lalu dengan satu proses dilakukan pengurangan maka diperbolehkan. Seperti misalnya terjadi pada produk susu dalam kemasan,” jelas Reri.

Berkembangnya perdagangan melalui platform online, menjadi tantangan tersendiri, karena kini produk luar negeri bisa dengan mudahnya masuk ke Indonesia. "Selain pencantuman label palm oil free, cyber patrol kami juga temukan pelanggaran yang lebih tinggi yakni tidak memiliki izin edar juga jadi lebih tinggi maka akan dikenakan pasal berlapis. Mengenai sanksi denda dan lainnya terhadap penjual maupun pembeli produk berlabel Palm Oil Free maka BPOM akan mengkaji hal tersebut," ungkap Reri.

Pembiaran Label POF
Ironisnya, meski secara aturan internasional (FAO), maupun aturan-aturan di negara lain, menyebut dilarang memberikan informasi yang menyesatkan, saat ini, terdapat lebih dari 2.000 produk dengan label palm oil free (POF) di dunia.

Di Uni Eropa, terdapat tiga ketentuan terkait produk dengan informasi menyesatkan, yakni food Information regulation 1169/2011. Deputi Director Council of Palm Oil Producer Countries (CPOPC), Dupito Simamora menyebutkan, label palm oil free bukan berdasar regulasi pemerintah. Akan tetapi dilakukan swasta atau pengusaha. Meskipun aturan dan sanksi sudah jelas namun terjadi pembiaran. “Label palm oil free ini bisa jadi marketing strategi dengan memberikan klaim lebih sehat, lebih ramah lingkungan namun sebenarnya merupakan boikot kelapa sawit karena mempengaruhi konsumen secara langsung,” ujar Dupito.

Sementara, Sekjen Gabungan Pengusaha Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Stefanus Indrayana menyatakan, industri makanan olahan bergantung pada minyak kelapa sawit dan produk turunannya. Dari semua produk makanan di pasar global, 50%-nya menggunakan minyak sawit. Ini jauh lebih tinggi dari penggunaan minyak canola, minyak bunga matahari (sunflower) atau pun minyak kedelai.

Senada Stefanus, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Mahendra Siregar menyatakan, tingginya ketergantungan dunia terhadap minyak sawit maka potensi diskriminasi terhadap produk ini, semakin melebar. Tentu saja ada politik perang dagang minyak nabati global dibaliknya. "Jangan terbuai dengan angka ekspor-impor. Meningkatnya nilai ekspor ke Eropa diklaim sebagai bukti tidak adanya diskrimasi sawit oleh negara Uni Eropa. Padahal, peningkatan angka tersebut karena anjloknya produksi minyak nabati EU akibat temperatur ekstrim dan wabah COVID-19," tegas Mahendra.