Upaya Menteri BUMN Erick Thohir melakukan efisiensi di tubuh BUMN memang penuh tantangan. Masih banyak yang musti dikerjakan segera.

Salah satunya, menurut mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan adalah menutup BUMN mati yang jumlahnya lumayan juga. Maksudnya, puluhan perusahaan pelat merah yang sudah mati, namun belum kunjung dihentikan secara resmi operasionalnya.

Menurut gambaran Dahlan, jumlahnya sekitar 30 BUMN yang sudah mati namun belum 'dikubur'. Alasan belum 'dikubur'nya BUMN, istilah pendiri Jawa Pos, koran terbesar di Pulau Jawa ini, karena kuatnya hambatan hukum atau politik. "Bayangan saya, minimal ada 30 BUMN yang sebetulnya sudah meninggal dunia tapi mayatnya belum dikubur seperti Merpati, PFN (Produksi Film Negara). Ada kira-kira 30. Tinggal mengubur saja karena sudah mati dan nggak ada napas, tapi nggak bisa karena ada hambatan hukum, politik," ujar Dahlan dalam webinar Superholding BUMN: Mungkin dan Perlukah, Senin (28/9/2020).

Dahlan bercerita, saat menjabat Menteri BUMN, sempat memiliki gagasan untuk membangun BUMN PPA (Perusahaan Pengelola Aset). Nantinya, 'mayat-mayat' BUMN yang sudah mati itu, dijadikan anak usaha PPA.

Menurutnya, hambatan hukum dan politik dalam membubarkan BUMN dapat terselesaikan dengan menjadikan BUMN mati tersebut menjadi anak usaha PPA. Proses penghentian operasionalnya lebih mudah karena hanya melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) saja. "Tapi, ini belum selesai-selesai. Misalnya ini PFN sudah mati, biarpun mau diubah jadi pendanaan film, itu akan merepotkan. Jadi sudahlah kuburkan saja dengan baik, disholawati, supaya tidak merepotkan semua yang hidup," ujar Dahlan berkelakar.

Bahkan lanjutnya, jika pemerintah memiliki uang, lebih baik uang tersebut digunakan untuk membuat perusahaan baru saja ketimbang menyelamatkan BUMN yang sudah mati.