Sri Mulyani berharap, dengan jumlah anggaran tersebut, Kemenhan tidak hanya menggunakannya untuk belanja alutsista, namun juga untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan prajurit.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, anggaran Kementerian Pertahanan  tahun 2021 mendatang mencapai Rp 137 triliun.

Disebutkan, anggaran Kemenhan  tersebut merupakan yang terbesar kedua setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sementara, anggaran KemenPUPR tahun 2021 mendatang direncanakan sebanyak Rp149,81 triliun.

"Anggaran Kemenhan Rp 137 triliun, kedua terbesar," ujar Sri Mulyani ketika memberikan keterangan usai rapat paripurna terkait pengesahan UU APBN 2021, Selasa (29/09/2020).

Sri Mulyani berharap, dengan jumlah anggaran tersebut, Kemenhan tidak hanya menggunakannya untuk belanja alutsista, namun juga untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan prajurit.

"Kita berharap tentu tak hanya untuk alutsista tapi juga untuk kebutuhan dan kesejahteraan prajurit akan semakin diperhatikan dan membaik," urai Sri Mulyani.

Untuk diketahui, anggaran sebesar Rp 137 triliun tersebut akan digunakan untuk tujuh program, yakni program penggunaan kekuatan sebesar Rp4,4 triliun, program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit Rp11,42 triliun.

Kemudian, program kebijakan dan regulasi pertahanan sebesar Rp 35,4 miliar, program modernisasi alutsista, non alutsista dan sarpras pertahanan Rp 42,65 triliun, program pembinaan sumber daya pertahanan Rp1,6 triliun.

Lalu, untuk program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan sebesar Rp 543,8 miliar. Dan, program dukungan manajemen sebesar Rp 76,28 triliun.

Dalam RAPBN tahun 2021 juga disebutkan pendapatan BLU Kementerian Pertahanan ditargetkan sebesar Rp 3,09 triliun, turun 2,6 persen dari proyeksi tahun 2020 sebesar Rp 3,17 triliun.

Adapun secara keseluruhan, tahun depan pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 2.750,02 triliun. Belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.954,54 triliun, serta belanja trasfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 795,47 trilliun.