Irjen Napoleon Bonaparte masih membantah tidak menerima uang terkait pengurusan red notice Djoko Tjandra. Santrawan selaku kuasa hukum diminta untuk membuka fakta sebenarnya dalam perkara ini tanpa ditutup-tutupi

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah melakukan penahanan terhadap Irjen Napoleon Bonaparte, tersangka kasus tindak pidana korupsi penghapusan red notice terpidana cessie Bank Bali Djoko Tjandra.

Pengacara Napoleon Bonaparte, Santrawan T Parapang mengaku keberatan karena kliennya yang merupakan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri ditahan oleh penyidik Bareskrim Rabu, (14/10/2020).

Irjen Napoleon, kata Santrawan, selama ini kooperatif dalam pemeriksaan terkait kasus yang disangkakan oleh penyidik. Namun, Irjen Napoleon malah ditahan yang ketika datang ke Bareskrim Polri berseragam dinas lengkap.

“Datang ke sini (Bareskrim) dengan pakaian (dinas) lengkap. Tiba-tiba, datang surat penahanan. Jadi, persis ditahan,” kata Santrawan.

Ternyata, Irjen Napoleon Bonaparte masih membantah tidak menerima uang terkait pengurusan red notice Djoko Tjandra. Santrawan selaku kuasa hukum diminta untuk membuka fakta sebenarnya dalam perkara ini tanpa ditutup-tutupi.

“Perintah beliau buka saja untuk fakta hukumnya, kami akan buka tidak ditutup-tutupi lagi,” ujarnya.

Di samping itu, Santrawan meminta kepada Kapolri Jenderal Idham Azis maupun Kepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo dan Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto supaya memberikan hak hukum untuk Irjen Napoleon.

Yakni, kata dia, memberikan hak Irjen Napoleon untuk melaporkan Tommy Sumardi selaku tersangka kasus suap pengurusan red notice juga. Sebab, Napoleon Bonaparte mengaku dihalang-halangi untuk buat laporan polisi.

“Mohon hak hukum beliau disalurkan dalam pengertian membuat laporan polisi terhadap Tommy Sumardi, beliau yang melapor bukan kami sebagai advokat,” jelas dia.

Karena, ia khawatir tuduhan terhadap Napoleon Bonaparte ini bisa menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Sebab, kata Santrawan, tidak ada barang bukti yang disita dari tersangka Napoleon.

“Ini bisa jadi bola liar, preseden buruk proses penegakan hukum. Nanti si A, B, C bisa tuduh orang seenaknya. Kalau orang terima duit, apa berani dia melapor? Duit yang diduga diterima beliau sesuai keterangan TS (Tommy Sumardi), di mana? Apa disita duit itu? Enggak ada yang disita uang di tangan beliau,” tegasnya.

Sebelumnya, Irjen Napoleon yang diduga menerima suap Rp7 miliar itu, sempat mengajukan praperadilan terhadap Polri namun ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam kasus ini, Penyidik Bareskrim Polri menjerat tersangka dengan pasal dugaan suap. Disebutkan Napoleon menerima suap Rp7 miliar untuk menghapus status Djoko Tjandra dalam daftar buronan. Napoleon disangkakan Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUHP.