Akan tetapi, Ade Irfan Pulungan mengatakan, pada prinsipnya semakin cepat Omnibus Law UU Ciptaker tersebut dirumuskan dan disahkan, akan semakin cepat pula bisa diberlakukan

Tenaga Ahli Utama Bidang Hukum Kantor Staf Presiden, Ade Irfan Pulungan mengakui, proses pembuatan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) memang terkesan terlalu terburu-buru.

"Memang terkesan di publik yang kita tangkap, ya terlalu terburu-buru, itu memang tidak bisa kita pungkiri, memang kesannya begitu," ujar Ade Irfan Pulungan dalam diskusi Populi Center dan Smart FM Network bertajuk Omnibus Law dan Aspirasi Publik, Sabtu (17/10/2020).

Akan tetapi, Ade Irfan Pulungan mengatakan, pada prinsipnya semakin cepat Omnibus Law UU Ciptaker tersebut dirumuskan dan disahkan, akan semakin cepat pula bisa diberlakukan.

"Agar kandungan atau penerapan Undang-undang tersebut bisa dimanfaatkan oleh kepentingan umum," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Lebih jauh Ade Irfan Puluhangan menjelaskan, salah satu tujuan UU Ciptaker adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang besar. Hal ini memperlihatkan perhatian besar pemerintah kepada para pencari kerja.

"Setiap tahunnya yang lulusan SMA itu membutuhkan kerjaan dan ini belum bisa disahuti pemerintah, artinya setiap tahunnya itu potensi pengangguran di kita sangat besar, terjadi kesenjangan yang cukup berarti di kita," urai Ade Irfan Pulungan.

UU Cipta Kerja, menurut Ade Irfan Pulungan juga memudahkan siapapun untuk membuka atau membuat usaha. "Yang selama ini orang mungkin ada kejengkelan ada apatis jika mengurus izin-izin usaha, banyaknya persoalan-persoalan birokrasi yang terjadi," imbuhnya.

Pokoknya, tegas dia, UU Cipta Kerja untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. "Memang di awal-awal belum kita rasakan urgensi atau manfaat yang paling besar terhadap UU Ciptaker ini, tapi pemerintah tidak akan tinggal diam, membuat masyarakatnya tidak nyaman," tutupnya.