Haris Azhar juga menyinggung penegakan hukum di Indonesia dalam kasus pelanggaran HAM berat. Kata dia, Indonesia sebenarnya sudah memiliki sistem, hukum, dan juga ada orang-orangnya. Namun, terkendala karena kepentingan politik

Kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Amerika Serikat (AS) pada 15-19 Oktober 2020 lalu masih menjadi sorotan kalangan lembaga pegiat hak asasi manusia atau HAM, seperti Amnesty International. Prabowo kini dapat visa masuk AS setelah dilarang selama 20 tahun.

Tak terkecuali, Aktivis HAM, Haris Azhar pun turut menyoroti AS yang memberikan visa untuk Prabowo. Ia mengkritisi hal itu lantaran AS memiliki undang-undang bernama Leahy Laws yang mengatur tentang HAM dengan melarang beri bantuan kepada pihak asing pelanggar HAM.

"Di Amerika itu ada Leahy Laws, satu Undang-Undang yang melarang orang-orang berlumuran darah, bertanggungjawab terlibat pada peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang berat, korupsi, perusakan lingkungan untuk bisa masuk ke negerinya," jelas Haris Azhar. 

Dikatakannya, dengan UU tersebut, AS bisa menerapkan upaya hukum terhadap pelanggar HAM yang masuk ke negaranya. Meski tanpa pengadilan, Leahy Laws bisa diterapkan otoritas AS. Haris Azhar mengatakan, Leahy Laws memiliki sistem dokumentasi terhadap daftar orang-orang yang bertanggungjawab dalam pelanggaran HAM berat.

"Kalau sampai datang di AS, hinggap di negara Paman Sam itu maka Amerika menerapkan satu kewajiban untuk bisa melakukan upaya hukum, terhadap orang-orang tersebut," ujar eks Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) tersebut.

Haris Azhar juga menyinggung penegakan hukum di Indonesia dalam kasus pelanggaran HAM berat. Kata dia, Indonesia sebenarnya sudah memiliki sistem, hukum, dan juga ada orang-orangnya. Namun, terkendala karena kepentingan politik.

"Tapi masalahnya politik. Jadi, unwilling ketidakmauan, karena memang rezim penguasanya sangat pro terhadap orang-orang yang melanggar HAM berat," ujar Haris Azhar. 

Terkait Prabowo yang diundang AS, Haris Azhar memiliki argumen. Menurut dia, pemerintahan Indonesia dan AS di bawah Donald Trump memiliki karakter yang sama yaitu otoritarian, tidak peduli terhadap hak asasi manusia, rasis. 

"Kalau di Amerika itu rasialis, ya rezim Trump. Ini karakter dua pemerintahan yang sama. Makanya mereka membuka jalur mengundang Prabowo," ujarnya.

Ia membandingkan era Trump dengan pemerintahan AS sebelumnya, Barack Obama. Kata dia, Obama masih memiliki komitmen penegakan HAM dan demokrasi sehingga menutup masuk bagi pelanggar HAM,

Juru Bicara: Semua Tuduhan Direspons Baik Pak Prabowo

Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan memang sejak lama Prabowo sering dituduh terkait pelanggaran HAM saat masih aktif di militer era Orde Baru. Namun, semua tuduhan yang belum berhenti itu direspons baik Prabowo.

"Semua tuduhan-tuduhan itu selalu ditanggapi dengan ringan, menghormati semua pihak, terus tidak berhenti menuduh selalu mengkampanyekan posisi Pak Prabowo," ujar Dahnil pada acara yang sama, Kabar Petang tvOne, Selasa (20/10/2020).

Dia menjelaskan status Prabowo ke Pentagon karena diundang pemerintah AS. Prabowo pun diterima dan melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan AS, Mark Esper.

"Beliau di sana banyak bicara tentang pertahanan, bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Nah, kalau kemudian ada suara-suara yang protes, suara-suara berkeberatan tidak masalah, kami menghormati semua sikap, semua keberatan," ujar Dahnil.

Dahnil menambahkan peran Prabowo ke Pentagon juga menjalankan tugas untuk memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Dalam menjalankan posisi tugas beliau sebagai menteri pertahanan dan sebagai anak bangsa. Memastikan pertahanan kita dengan banyak negara, menjaga kedaulatan NKRI itu bisa berjalan dengan baik," tutur Dahnil.