Menciptakan sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel di BUMN dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) serta mendorong kolaborasi inovasi untuk peningkatan kualitas produk dan efisiensi proses

Pandemi COVID-19 tidak dipungkiri telah memengaruhi kondisi perekonomian Indonesia, antara lain dampak yang dirasakan adalah disrupsi pada rantai pasok. Salah satu langkah strategis pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional (PEN) saat ini, yaitu dengan dukungan interkoneksi rantai pasok secara digital.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan, dalam menjalankan program dan kebijakan untuk pengembangan sektor industri, dibutuhkan interkoneksi rantai pasok melalui ekosistem yang terhubung secara digital sesuai visi industri 4.0.

Saling terhubungnya rantai pasok dengan faktor-faktor pendukung tersebut diyakini dapat berperan meningkatkan utilitas industri manufaktur dalam negeri. “Untuk itu, Kemenperin akan memfasilitasi produsen dan konsumen dalam negeri untuk bersama-sama membangun connected ecosystems,” ujarnya di Jakarta, Rabu (21/10).

Sekjen Kemenperin menyebutkan, beberapa manfaat ekosistem yang terkoneksi, antara lain adalah menciptakan sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel di BUMN dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) serta mendorong kolaborasi inovasi untuk peningkatan kualitas produk dan efisiensi proses.

Selain itu, sebagai referensi bagi pemerintah daerah dalam membeli produk dalam negeri, dan bagi masyarakat untuk membeli produk dalam negeri di berbagai marketplace. “Pemerintah juga akan mendapatkan akses big data katalog produk Indonesia serta meningkatkan Service Level Agreement (SLA) untuk pelayanan yang lebih cepat dan akuntabel,” imbuhnya.

Ekosistem terkoneksi juga dapat menghubungkan industri kecil dan menengah (IKM) dengan berbagai marketplace komersial. “Dengan makin terkoneksinya sektor industri, pelaku IKM punya kesempatan yang makin luas untuk memasarkan produknya dengan cara yang mudah dan efisien,” ungkapnya.

Untuk itu, Kemenperin mengharapkan agar para pemangku kepentingan terkait dapat memanfaatkan interkoneksi ini, antara lain Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), serta marketplace.

“Kami ingin interkoneksi pelayanan pengadaan barang dan jasa antarlembaga bisa diwujudkan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS), sehingga semua data kebutuhan barang dan jasa yang ada di K/L bisa dihubungkan dengan sistem e-katalog sektoral yang sedang kita bangun,” paparnya.

Tiga target

Upaya peningkatan produktivitas di sektor industri dalam masa pandemi telah dilakukan dengan pendekatan yang memprioritaskan penerapan protokol kesehatan. “Tentu kita harapkan ekonomi nasional tumbuh lebih besar lagi, karena kita lihat dari tahun 2016-2019, pertumbuhan ekonomi kita selalu positif,” ujarnya.

Dalam kesempatan webinar “Strategi Membangun Interkoneksi Antara Supply-Demand Secara Digital di Era New Normal Melalui Connected Ecosystem”, Sekjen Kemenperin memaparkan, tiga target yang ingin dicapai dalam pemulihan ekonomi, yakni Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh.

Ketiganya merupakan suatu kesatuan, karena masyarakat yang sehat dapat bekerja dan meningkatkan konsumsi. Hal tersebut dinilai dapat memacu peningkatan utilitas dan memulihkan produktivitas, serta membuka kesempatan kerja dan mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Kemudian, Indonesia Tumbuh berorientasi pada pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, yang didukung dengan transformasi ekonomi dan perubahan sosial, salah satunya kita rasakan dengan dukungan teknologi digital yang meningkatkan efisiensi kerja,” jelasnya.

Untuk mencapai target tersebut, beberapa kebijakan strategis yang diterapkan pemerintah meliputi implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0 pada tujuh sektor industri prioritas, yaitu industri makanan dan minuman, kimia, tekstil dan busana, otomotif, elektronika, farmasi serta alat kesehatan. “Target dari Making Indonesia 4.0 adalah Indonesia bisa masuk dalam 10 besar ekonomi dunia tahun 2030,” ujar Sigit.

Selanjutnya, pemerintah telah mencanangkan program substitusi impor hingga 35% pada 2022. Langkah yang dilakukan adalah penurunan impor pada sektor-sektor dengan persentase impor terbesar, simultan dengan upaya peningkatan utilisasi produksi. Hal ini diharapkan mendorong pendalaman struktur industri dan peningkatan investasi.

“Saat ini, pemerintah tengah berupaya melakukan business matching untuk menarik investasi pada sektor-sektor industri yang potensial, termasuk tujuh sektor industri prioritas Making Indonesia 4.0,” tutur Sigit.

Menurutnya, target substitusi impor dapat dicapai melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Terdapat peraturan mengenai kewajiban bagi kementerian, lembaga, dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri dengan nilai TKDN dan BMP mencapai 40%. Hal ini diatur dalam Pasal 61 PP No.29 tahun 2018.

“Potensi belanja barang dan modal dari pemerintah sekitar RP546,5 Triliun. Tentunya peluang ini tidak boleh kita lewatkan, akan kita awasi dan kelola untuk bisa dimanfaatkan oleh produk-produk dalam negeri,” ungkapnya.