Menurut Lucius Karus, seharusnya DPR bertanggungjawab kepada publik. Apalagi undang-undang itu sudah disahkan, menurut Lucius Karus, tidak bisa hanya klarifikasi kepada publik kemudian masalah selesai

Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara mengajukan perbaikan dalam naskah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Perbaikan tersebut disebutkan agar pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dihapus.

Hal tersebut dibenarka oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas. Dijelaskan Supratman Andi Agtas, pasal 46 tentang minyak dan gas bumi (migas) dihapus karena seharusnya sudah dibatalkan saat pembahasan tingkat panitia kerja (Panja). Namun Sekretariat Negara mengoreksi pasal itu pada naskah terbaru setebal 1.187 halaman.

"Perbaikan terkait tata letak, typo dan teknis penulisan," ujar Supratman Andi Agtas, Jumat (23/10/2020). 

Menanggapi hal itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, pernyataan Supratman Andi Agtas mengejutkan sekaligus menjengkelkan. Sebab, DPR dan pemerintah sibuk meyakinkan publik tidak ada perubahan substansi meski naskah UU Ciptaker berubah-ubah.

Klarifikasi dari Ketua Baleg dinilai tak ada kata penyesalan. Seolah otak-atik pasal dalam undang-undang yang dibuat sebagai hal lumrah. Lucius Karus menilai tidak ada pertanggungjawaban dari DPR melihat pernyataan tersebut.

"Seolah-olah apa yang terjadi adalah sesuatu yang biasa. Seolah-olah pengotak-atik pasal menjadi hal yang lumrah sehingga tak perlu disesalkan," kata Lucius Karus kepada wartawan, Jumat (23/10/2020).

Penghapusan pasal ini membuktikan UU Ciptaker memang kacau balau. Lucius Karus mengaku heran, pembuatnya bisa tidak menyadari undang-undang yang disusun sendiri. Pernyataan Supratman itu membantah sendiri perubahan naskah setelah disahkan hanya persoalan teknis.

"Fakta ada pasal yang menurut Supratman sebenarnya sudah ditolak saat proses pembahasan, tetapi nyatanya masih ada di naskah sesungguhnya mengonfirmasi bahwa naskah RUU Ciptaker ini abal-abal," kata Lucius.

Dia menduga, penghapusan pasal tersebut bukan karena keteledoran. Tetapi mengonfirmasi adanya pasal selundupan dalam UU Cipta Kerja. "Saya menduga pasal yang dihapus setneg itu mungkin saja bukan buah dari keteledoran berupa kelupaaan mencoret ketentuan yang sudah tak disetujui pada rapat kerja. Bisa jadi pasal Ini merupakan pasal selundupan," kata Lucius Karus.

DPR Harus Bertanggungjawab ke Publik

Menurut Lucius Karus, seharusnya DPR bertanggungjawab kepada publik. Apalagi undang-undang itu sudah disahkan, menurut Lucius Karus, tidak bisa hanya klarifikasi kepada publik kemudian masalah selesai.

"Saya melihat ada potensi kejahatan di balik kekacauan naskah dan berikut isi UU Ciptaker ini sebagaimana terungkap melalui penghapusan pasal oleh Setneg ini," kata Lucius Karus.

Lucius Karus mendorong pertanggungjawaban hukum dan politik atas masalah ini. Polisi atau Kejaksaan didorong untuk menelusuri penyusunan UU Ciptaker.

Dari sisi politik, kata dia, membuktikan bahwa UU Ciptaker cacat legitimasi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menggunakan kewenangannya untuk membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja ini.

"Presiden bisa memilih menggunakan Perppu untuk membatalkan UU Ciptaker ini dengan alasan adanya pasal-pasal yang disetujui DPR dan Pemerintah yang belakangan dihapus. Presiden harus menganggap ini sesuatu yang serius bagi dirinya karena ia bisa dianggap mendesign sebuah UU yang isinya tak bisa dipertanggungjawabkan," pungkas Lucius Karus.