Meskipun peringkat Logistic Performance Index (LPI) tahun 2019, relatif meningkat ketimbang 2018, sejumlah kalangan menilai Sistem Logistik Nasional belum efisien, alias mash mahal.

Seperti disampaikan akademisi Universitas Nasional, DR Rusman Gazali, mata rantai logistik belum berhasil dipersingkat. Alhasil, biaya logistik di tanah air, masih mahal. "Biaya logistik Indonesia masih tinggi," kata Rusman dalam sebuah webinar di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Rusman, biaya logistik transportasi masih di angka 28,7%. Prosentase yang menurutnya sangat besar untuk keseluruhan biaya produksi. Dicontohkan, sistem logistik di sektor perikanan, dimana panjangnya rantai distribusi hasil perikanan mengakibatkan tingginya biaya logistik. "Bahkan biaya logistik antar pulau relatif lebih tinggi dibanding antar negara," ungkap Rusman seraya menunjuk contoh biaya angkut Kendari-Jakarta mencapai Rp1,28 per kg/km. Sementara biaya angkut Jakarta-China hanya Rp0,52/kg/km.

Sebelumnya dalam webinar bertajuk "Tata Kelola Sistem Logistik Nasional Dalam Mengurangi Beban Biaya Logistik" itu, peneliti INDEF Ahmad Heri Firdaus setuju dengan penilaian Rusman bahwa sistem logistik nasional tidak efisien.

Ia menilai, Indonesia masih boros modal untuk investasi dibanding Malaysia, Vietnam atau Thailand. "Hati-hati dengan pasar terbuka ASEAN karena produk mereka yang lebih murah kalau menyerbu Indonesia bisa rusak pasar produk kita," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu Rusman menyarankan kepada pemerintah untuk terus melakukan efisiensi perizinan, memperbanyak infrastruktur pengangkutan produk,  dan memperbanyak jadwal kapal angkut dari sentra produksi ke sentra distribusi.

Sementara, Dr Soleh Rusyadi Maryam dari Sucofindo menyarankan, pemerintah memperbanyak Pusat Logistik Berikat (PLB) yang memiliki fleksibilitas dalam supplyai chain management. "Di sini ada konsep one to many, many to one many to many," kata Soleh.

Dengan adanya PLB diyakini Soleh, akan memperlancar arus barang impor dari sisi kewajiban kepabeanan, menjaga cash flow perusahaan, dan mendukung ketersediaan barang impor tepat waktu. Karena itu, Soleh menyarankan, perlunya diperbanyak PLB di sejumlah tempat karena terbukti efisien dalam menopang supply chain management.

Sementara, peneliti INDEF Ahmad Hari Firdaus meminta pemerintah memperbanyak pusat-pusat ekonomi baru untuk menambah frekuensi kunjungan kapal-kapal cargo ke pusat-pusat produksi. "Tol laut belum berfungsi maksimal karena tidak ada hilirisasi dari pusat produksi. Hilirisasi tidak ada kareba tidak ada pusat-pusat ekonomi baru," tutur Ahmad.