Sarman Simanjorang mengatakan, peluang untuk memasukkan berbagai aspirasi dan kepentingan pekerja/buruh masih terbuka dalam peraturan turunan UU Cipta Kerja dalam Peraturan Pemerintah, Perpres, Permen, dan yang saat ini sedang dibahas

Serikat buruh mengancam akan menggelar demo besar-besaran bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap menandatangani Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) pada 28 Oktober 2020 mendatang. Akan tetapi, ancaman tersebut dianggap terlalu berlebihan oleh kalangan pengusaha.

"Ancaman Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang akan melakukan demo besar-besaran jika Presiden Jokowi menandatangani undang-undang Cipta Kerja terlalu berlebihan dan memaksakan kehendak," kata Ketua DPD HIPPI DKI Jakarta/Anggota LKS Tripartit Nasional/Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang di Jakarta, Sabtu (24/10/2020)

Sarman Simanjorang mengatakan, peluang untuk memasukkan berbagai aspirasi dan kepentingan pekerja/buruh masih terbuka dalam peraturan turunan UU Cipta Kerja dalam Peraturan Pemerintah, Perpres, Permen, dan yang saat ini sedang dibahas.

"Kesempatan ini yang harus dimanfaatkan oleh teman-teman Serikat Pekerja/Buruh mempersiapkan rancangan dan menyampaikan kepada Kementerian Tenaga Kerja yang bertanggung jawab dalam penyusunan berbagai aturan turunannya," katanya.

Sarman Simanjorang mengatakan, dari kaca mata pengusaha, saat ini ada 15 juta orang menganggur dan sangat berharap dengan UU Cipta Kerja, termasuk 60 juta pelaku UMKM.

"Teman-teman Serikat Buruh jangan hanya memikirkan kepentingannya, karena di sana juga ada kepentingan orang banyak yang lebih besar. Dalam situasi dan kondisi ekonomi kita yang sangat terpuruk akibat pandemi COVID 19," katanya.

Dia juga mengatakan, pengusaha harus dapat menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dan mendukung berbagai program pemerintah dalam melawan COVID-19 agar secepatnya berakhir.

"Sehingga ekonomi kita bergairah kembali, investor masuk sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi, tersedianya lapangan pekerjaan,pertumbuhan ekonomi kita tumbuh positif dan cepat keluar dari resesi ekonomi," pungkas Sarman Simanjorang. 

Sebelumnya ada 32 federasi/konfederasi buruh akan menggelar demo besar-besaran kembali jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani omnibus law. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan Jokowi dikabarkan akan menandatangani undang-undang pada 28 Oktober 2020.

"Kalau tanggal 28 Oktober Presiden, Pak Joko Widodo menandatangani UU Cipta Kerja, 29 tanggal merah, 30 Oktober hari Sabtu, 31 hari Minggu, maka tanggal 1 November bisa dipastikan buruh KSPI melakukan aksi nasional, di seluruh Indonesia, 24 provinsi, lebih dari 200 kabupaten/kota. Kami akan aksi besar-besaran," ungkap Said dalam konferensi pers virtual, Sabtu (24/10/2020).

Dalam paparannya, Said Iqbal beberapa keberatan soal omnibus law, antara lain soal upah, seperti dihapuskannya upah minimum sektoral (UMSK) hingga persoalan ketentuan outsourcing seumur hidup yang meresahkan pekerja. Selain itu, mereka keberatan soal sikap pemerintah dan pengusaha yang memberi sinyal tak menaikkan upah minimum 2021.