PSI Mati Langkah, Manuver Sendirian Gagal Dongkel Anies Baswedan.

Manuver Fraksi PSI menggunakan hak interpelasi untuk memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal patah di tengah jalan. Sebab, rencana tersebut terganjal tata terbit DPRD.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, setiap anggota DPRD DKI Jakarta berhak menggunakan hak interpelasi untuk memanggil Gubernur DKI Anies Baswedan dalam mencari penjelasan atas kebijakan yang diambil eksekutif.

Pemanggilan Anies sendiri untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait pembiaran kerumunan kegiatan Maulid Nabi dan resepsi pernikahan putri Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

"Mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta 1/2014 tentang tata tertib DPRD DKI Jakarta, hak interpelasi dapat direalisasikan paling sedikit diusulkan oleh 15 anggota DPRD," ujar Prasetio saat menanggapi usulan Fraksi PSI yang meminta DPRD untuk segera memanggil Anies Baswedan.

"Jadi ada mekanismenya. Di mana harus ada minimal 15 orang anggota yang mengajukan lebih dari satu fraksi," tambahnya.

Untuk itu, lanjut Prasetio, menyarankan jika PSI tetap bersikeras ingin memanggil Gubernur, maka harus mendapat dukungan serupa dari fraksi lain di dewan.

Kendati begitu, saat ditanya lebih jauh, politikus PDI Perjuangan ini mengaku pihaknya sampai hari ini belum mengetahui fraksi mana saja, selain PSI yang menggulirkan hak interpelasi pemanggilan Anies.

"Mengenai siapa-siapa yang akan mengajukan saya belum tahu," tandas Prasetio.