Lebih jauh Haris Azhar mengatakan, penurunan baliho boleh dilakukan oleh Satpol PP. Itu pun jika ditemukan kesalahan prosedur, seperti tulisan di dalam baliho, terdapat kandungan pelanggaran hukum, dan atau di lokasi yang salah

Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga mantan Koordinator KontraS, Haris Azhar menilai pernyataan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang memerintahkan prajuritnya untuk mencopot spanduk dan baliho Pemimpin Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab (HRS) di seluruh Jakarta merupakan sikap berlebihan. 

Pendiri Kantor Hukum dan HAM Lokataru Foundation itu menjelaskan, penertiban spanduk dan baliho adalah masalah ketertiban umum.

"Wewenang dan tugasnya Satpol PP, ya masa sampai tentara yang mengerjakan," kata Haris dalam keterangannya yang diterima redaksi, Sabtu (21/11/2020).

Lebih jauh Haris Azhar mengatakan, penurunan baliho boleh dilakukan oleh Satpol PP. Itu pun jika ditemukan kesalahan prosedur, seperti tulisan di dalam baliho, terdapat kandungan pelanggaran hukum, dan atau di lokasi yang salah. 

Akan tetapi, bila penurunan baliho dilakukan oleh TNI, berarti ada poster atau spanduk yang punya kaitan dengan perang. 

"Berarti ini serius terhadap Rizieq Shihab. Tapi saya tidak yakin Rizieq Shihab bisa mengakibatkan atau menyulut perang. Wong perang antarnegara saja ada mediasi dan diplomasi kok. Atau, jika TNI turun tangan, ada ancaman lain selain perang, terorisme, bencana dan lainnya. Namun jika Rizieq Shihab punya kandungan terorisme, bencana dan lainnya kan masih ada otoritas lain. Atau, memang institusi lain sudah tidak bisa bekerja sehingga harus TNI yang kerjakan,” kata Haris Azhar.

Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengakui telah memerintahkan prajuritnya untuk menurunkan baliho spanduk dan baliho bergambar HRS di wilayah DKI Jakarta. 

Perintah itu turun setelah sebelumnya upaya penertiban baliho oleh Satpol PP gagal karena baliho dengan wajah Rizieq Shihab kembali terbentang.