Polemik Membangun Ibu Kota Negara Nusantara dengan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan ingin menggunakan anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN, yakni dalam pos program penguatan ekonomi senilai Rp178,3 triliun untuk pembangunan ibu kota negara atau IKN. Rencana itu menuai kritik tajam. 

Dana itu bakal digunakan sebagai tahap awal pembangunan IKN berlangsung pada 2022-2024, salah satunya mencakup pembangunan infrastruktur dasar seperti jalanan, listrik, air, dan jaringan telekomunikasi. Sri Mulyani ingin menggunakan dana dari program PEN untuk melaksanakan pembangunan itu pada 2022.

Rencana itu mendapat penolakan dari Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Demokrat Marwan Cik Asan. Pasalnya, antara pembangunan IKN baru dengan pemulihan ekonomi merupakan kedua hal yang berbeda.
 

Utang di Tangan Jokowi Tembus Rp 6.713 Triliun, No Pain No Gain!

Pemerintah harus menentukan kebijakan berorientasi jangka panjang. Dengan keterbatasan sumber dana milik negara, utang dapat menjadi modal untuk melaksanakan pembangunan yang nantinya akan mendukung roda perekonomian.

Jadi, rakyat diminta jangan alergi terhadap penggunaan utang oleh negara. Padahal penggunaan utang bukan sekadar perkara siap atau tidaknya sebuah negara dalam menanggung utang tersebut, tetapi merupakan sumber pendanaan untuk berbagai tujuan bernegara.
 

Beda Cara Bersolek Antara Ganjar Pranowo dan Puan Maharani Jelang Pilpres 2024, Mana yang Lebih Efektifitas, Lewat Medsos atau Baliho?

Bursa persaingan bakal calon presiden (capres) 2024 telah mulai memanas. Meski belum resmi dibuka dan belum ada sikap resmi partai politik untuk mengusung nama calon. Sejumlah tokoh mulai berdandan. Entah itu lewat jalur darat (konvensional), maupun udara (media sosial).

Dua kader PDIP, yakni Ganjar Pranowo dan Puan Maharani punya cara berbeda dalam hal mempromosikan diri mereka. Ganjar, yang di beberapa survei selalu berada di tiga besar, diketahui aktif di tiga platform medsos sekaligus, yakni Twitter, Instagram, dan belakangan YouTube. Ganjar bahkan aktif di Twitter sejak 2010, jauh sebelum menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.    

Barbanding terbalik dengan Ganjar, Puan Maharani sejauh ini berdandan menggunakan jalur darat lewat baliho dan paket sembako bergambar dirinya. Namun langkah tersebut sejauh ini kurang efektif, terlebih sampai saat ini elektabilitas Puan, yang menurut beberapa survei masih dikisaran 1 persen, belum juga terkerek. 

COVID-19 Varian Omicron Bobol Indonesia, Bagaimana Nasib Ekonomi?  

Pemerintah telah mengumumkan satu kasus positif Covid-19 akibat varian Omicron terdeteksi di Indonesia. Namun masuknya Omicron ke Indonesia, menurut ekonom tidak berdampak signifikan terhadap perekonomian negeri ini. 

Sejatinya, saat ini dampaknya masih kecil selama penularan terkendali dan tidak menimbulkan dampak seperti varian Delta. Terpenting, antisipasi dan penegakan protokol kesehatan (prokes). 

Selain itu, vaksinasi Covid-19 terus dilakukan di daerah yang rawan. Bhima menuturkan, ekonomi Indonesia akan menunjukkan pertumbuhan yang positif pada 2022. Hal itu karena efek ekonomi yang ditimbulkan dari varian Omicron tidak separah varian sebelumnya yang mengharuskan pemerintah melakukan pembatasan sosial superketat. 
 

Siapa yang Ingin Membubarkan MUI?

Isu liar membubarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mencuat imbas ditangkapnya anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, Ahmad Zain An Najah oleh Densus 88 Antiteror Mabes Polri beberapa waktu lalu, terkait duagaan tindak pidana terorisme. MUI mersepons dengan menyatakan bahwa penangkapan tersebut bersifat pribadi dan tidak terkait dengan lembaganya. Kendati begitu, tetap ada kelompok yang menyuarakan pembubaran MUI lewat media sosial. Siapa? 

UMP Naik Tak Sampai Goban, Buruh Mogok Nasional

Pemerintah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar 1,09 persen. Dengan kenaikan sebesar itu, tambahan upah buruh kemungkinan tidak akan sampai Rp 50 ribu alias goban.

Hal ini memicu aksi buruh untuk melakukan mogok nasional sebagai bentuk protes  keras atas keputusan Pemerintah. Mogok akan dilakukan secara bergelombang dari akhir November sampai awal Desember. 

Mogok Nasional secara konstitusional untuk menolak penetapan UMP 2022 yang tidak manusiawi dan ini semakin membuktikan bahwa pemerintah tidak mampu memberikan kehidupan yang layak kepada rakyat nya.

Polemik Syarat Tes PCR, Kenapa Diberlakukan Saat Pandemi COVID-19 Melandai, Siapa yang diuntungkan?

Syarat tes polymerase chain reaction (PCR) dalam penggunaan moda transportasi darat, laut, KA dan udara, yang tercatum dalam Instruksi Menteri Dalam (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 menuai polemik. Selain diskriminatif dan harganya yang terlalu mahal, banyak yang mempertanyakan kenapa kebijakan ini dikeluarkan justru di saat pandemi COVID-19 melandai. Adapula yan menilai sebagai sebuah langkah mundur dalam upaya mendorong kebangkitan ekonomi di Tanah Air. Siapa yang diuntungkan?

Luhut dan Airlangga dalam Kotak Pandora Papers

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) masih meneliti laporan Pandora Papers, sebutan untuk bocoran data finansial dari 14 agen perusahaan cangkang di negara suaka pajak. Pandora Papers adalah bocoran laporan finansial dan kesepakatan bisnis yang mengungkap kepemilikan aset dan perusahaan cangkang di negara suaka pajak. Laporan tersebut diketahui mencantumkan nama sejumlah pesohor Tanah Air, antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Bagaimana pemerintah melanjuti skandal pajak dalam laporan Pandora Papers ini?

Hasrat Politik yang Tak Pernah Padam Meskipun di Tengah Situasi Pandemi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) selama ini dikenal kerap berseberangan dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Teranyar, tanpa tedeng aling-aling Plt Ketua Umum PSI, Giring Ganesha menarasikan Anies Baswedan sebagai pembohong karena kerap mencitrakan sosok yang pura-pura peduli di tengah penderitaan rakyat. 
Selain bikin kegaduhan, pernyataan Giring pada Selasa (21/09) lalu tersebut sontak menuai banyak respons pro dan kontra. Namun terlepas itu, hasrat politik memang tak akan padam meskipun di tengah situasi pandemi. Disaat butuh kekompakan dari semua elemen bangsa untuk mengatasi pandemi, sekali lagi masyarakat malah disuguhkan politik yang dibangun dengan narasi-narasi permusuhan dan kebencian.  Mau sampai kapan?