Kudeta Gagal Demokrat, Akhir Petualangan Moeldoko Jadi Ketum Partai!

Tak hanya berupaya merebut kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat, Deputi Bidang Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko juga pernah mencoba mengkudeta kepemimpinan empat partai politik berbeda.

Jangan Berlarut-larut, Sudah Saatnya Presiden Jokowi Turun Gunung Atasi Polemik Impor Beras

Pemerintah berencana membuka keran impor 1 juta-1,5 juta ton beras dalam waktu dekat ini. Hal itu dilakukan demi menjaga ketersediaannya di dalam negeri supaya harganya tetap terkendali. Namun tak lama setelah wacana itu disampaikan, gelombang penolakan datang. Mereka kompak berpandangan impor tak perlu dilakukan karena stok di dalam negeri cukup. Agar polemik tak berlarut-larut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) 'turun gunung' mengatasi perbedaan polemik impor beras itu.

Mengamendemen UUD 1945, Mewacanakan Jabatan Presiden Tiga Periode, Semudah Itukah?

Wacana jabatan presiden tiga periode kencang bergulir. Politikus senior, Amien Rais menyebut ada skenario mengubah ketentuan dalam UUD 1945 soal perubahan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode. Menurut Amien, rencana mengubah ketentuan tersebut akan dilakukan dengan menggelar Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) guna mengubah atau mengamendemen UUD 1945. Semudah itukah?

KLB Digelar Mantan Kader Demokrat: Menagih Komitmen Jokowi, Menjunjung atau Merontokkan Demokrasi di Indonesia

Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) yang digelar sejumlah mantan kader di Sibolangit, Sumatera Utara disebut membahayakan tatanan demokrasi. Pasalnya, pelaksanaan KLB yang digelar mulai 5 hingga 7 Maret 2021 tersebut dianggap ilegal. Seiring dengan sikap pemerintah yang terkesan abai, komitmen Jokowi menjunjung tinggi demokrasi ditagih. Jokowi diminta bertindak jika tak mau dikenang sebagai Presiden yang merontokkan demokrasi di Indonesia.

Kerumunan Presiden Jokowi di NTT: Pandemi Masih Jauh dari Usai, Penerapan Prokes Butuh Keteladanan

Kritik mencuat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyusul kunjungan kerja ke Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kunjungan kerja Presiden pun memunculkan protes. Pasalnya, pandemi Corona di Indonesia masih jauh dari kata usai. Indonesia saat ini butuh keteladanan atau contoh untuk menghindari kerumunan. Pemerintah pusat dan daerah harus bisa mengingatkan bahwa pandemi jauh dari kata usai. Situasi pandemi di Indonesia belum terkendali karena tingkat positivity rate yang masih jauh dari angka 5 persen.

SKB 3 Menteri Digugat!

Maka itu, ia menilai SKB tersebut justru terkesan menghalangi masyarakat berpakaian yang sesuai dengan identitas budaya dan agama yang dianut.

Antara Kritik, Buzzer dan UU ITE

Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mememinta publik tak segan mengkritik pemerintah kontradiktif dengan apa yang terjadi selama ini.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE) yang kerap menjadi bumerang bagi orang yang menyampaikan kritik. Belum lagi ada kekhawatiran pengkritik justru diserang oleh buzzer.

Rencana Pemerintah Gelar PPKM Skala Mikro, Akankah Efektif?

Presiden Joko Widodo tetap menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali yang berlangsung sejak 11 Januari hingga 8 Februari 2021. Padahal, Jokowi sempat mengakui program tersebut tak efektif.

Usai bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur DI Yogyakarta, Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali, Jokowi mengatakan ada 2 hal yang dia nilai kurang maksimal dilakukan saat PPKM, yakni soal pelaksanaan di lapangan serta mengenai testing, tracing, dan treatment atau 3T.

Karena itu, Jokowi meminta para gubernur memperkuat PPKM di lapangan dalam level mikro. PPKM dalam skala mikro direncanakan akan diterapkan di tingkat desa/kelurahan bahkan sampai dengan tingkat RT/RW di 7 provinsi, 98 kabupaten/kota, 19.687 desa/kelurahan. Namun demikian keputusan akan hal tersebut masih akan menunggu menunggu hasil evaluasi pelaksanaan PPKM Tahap II yang akan berakhir pada 8 Februari 2021.

Pro dan Kontra Wakaf Uang

Dalam sambutannya Presiden mengungkapkan, pada tahun ini Pemerintah akan terus mencari jalan dan menemukan terobosan untuk mengurangi ketimpangan sosial dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Tanah Air. Salah satunya adalah melalui pemanfaatan wakaf.