Ganjar Pranowo Bacakan Hasil Rakernas Partai, Teguran Keras dari Megawati sebagai Penentu Absolut Bacapres PDIP

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 2022 resmi ditutup oleh Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, Kamis (23/06), tanpa menyinggung soal siapa sosok yang akan disung sebagai bakal calon presiden (bacapres) di Pilpres 2024 mendatang.

Dalam acara tersebut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo membacakan hasil rakernas. Penunjukan sebagai pembaca hasil rakernas dinilai sebagai bentuk sindirian keras dari Megawati.

Pemilihan Ganjar dinilai sengaja dilakukan Megawati agar dirinya tidak lagi melakukan manuver politik di luar kebijakan partai.

Atau dengan kata lain Megawati sedang menunjukkan kekuasaannya sebagai pemegang nahkoda utama dari PDIP.

Sebagai Ketum parpol Megawati merupakan kekuatan absolut dalam menentukan bakal calon presiden di PDIP.

Megawati juga dianggap tengah menyampaikan pesan serius kepada para pendukung Ganjar. Melalui penunjukan itu, Ganjar tidak ubahnya seorang kader PDIP biasa yang harus mematuhi dirinya.

Jokowi Bidik BUMN Rugi, Bos Pelat Merah Ketar-ketir

Direksi BUMN merugi tengah dikejar pemerintah. Sebab, kerugian pada perusahaan pelat merah karena salah atau lalai menjalankan tugas menjadi tanggung jawab direksi.

Hal ini tertulis jelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Direksi pelat merah berkelit, hanya menjalankan aksi korporasi.
 

Tahan Harga BBM, LPG, dan Setrum Subsidi, APBN Jebol!

Pemerintah menombok hingga Rp 520 triliun agar harga Pertalite, LPG, dan listrik tak naik saat harga komoditas tersebut sudah melonjak di dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dibutuhkan dana sekitar Rp 520 triliun untuk menambah anggaran subsidi dan kompensasi energi. Semula, pemerintah hanya menganggarkan Rp 152,5 triliun sepanjang 2022.

Selain itu, Sri Mulyani Indrawati meminta kepada PT Pertamina (Persero) untuk benar-benar memantau penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG bersubsidi. Penyaluran BBM tersebut diusahakan benar tersalurkan kepada yang berhak.
 

Ditangan Luhut, Presiden Jokowi Percaya Kisruh Minyak Goreng Tuntas!

Presiden Joko Widodo menyerahkan mandat urusan minyak goreng kepada Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Panjaitan.

Banyak nyinyiran dan cibiran usai Luhut ditunjuk mengemban tugas barunya mengurus masalah minyak goreng. Namun ia tak mau ambil pusing.

Menurutnya, menuntaskan persoalan minyak goreng bukan sekadar siapa yang menangani tapi yang terpenting adalah tujuan utama penyelesaian masalah tersebut, yaitu agar pasokan dan harganya bisa kembali dijangkau masyarakat.

Ada sejumlah upaya yang bakal dilakukan Luhut terkait tugas barunya. Misalnya, dalam waktu dekat sekitar awal Juni pemerintah akan mengaudit secara besar-besaran seluruh perusahaan kelapa sawit di Indonesia.

Audit itu meliputi luas perkebunan kelapa sawit yang dimiliki perusahaan, kepemilikan hak guna usaha (HGU), hak pengelolaan lahan (HPL), hingga sistem produksinya.

Luhut yakin urusan minyak goreng akan segera tuntas. Sebab, selain pasokannya sudah cukup, harga minyak di pasaran kini juga mulai turun.

Ke depan, pemerintah akan terus memastikan distribusi minyak goreng berjalan baik, bersamaan dengan pengawasan ketat oleh Satgas Pangan Polri. Atas optimisme ini, Luhut tak terlalu mempersoalkan kritik yang ditujukan kepadanya.

Babak Baru Mafia Minyak Goreng, Siapa Lagi Orang Jokowi yang Bakal Tergelincir?

Kasus mafia minyak goreng memasuki babak baru. Kejaksaan Agung menetapkan Lin Che Wei dalam kasus tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor minyak goreng atau crude palm oil (CPO). 

Siapa Lin Che Wei, tersangka baru kasus korupsi CPO yang menggegerkan publik ini dikenal sebagai relawan Jokowi. Ia yang mempopularkan Jokowi sebagai orang yang tepat menjadi pemimpin Indonesia.

Ekonom ini memang sudah tidak asing di pemerintahan. Ia sudah lalu lalang menjadi orang kepercayaan menteri-menteri Jokowi. Nah, apakah korps Adhyaksa dapat memberantas mafia ini?
 

Mencari Biang Kerok Penyebab Hepatitis Misterius

Menurut Dicky Budiman, apa yang terdeteksi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) adalah hepatitis misterius yang terjadi saat ini disebabkan karena terinfeksi adenovirus

Mencari Dana IKN, Urunan Masyarakat, APBN dan Sumber Lain

Dana Ibu Kota Negara Nusantara yang sampai saat ini masih seret lantaran kekurangan investor memaksa pemerintah memunculkan wacana mengutip dana dari rakyat. Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono beranggapan dukungan dana dari masyarakat mampu mengola tata-kelola pembangunan IKN agar baik.

Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menetapkan 13 jenis pajak khusus IKN Nusantara yang dapat dipungut oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, termasuk di dalamnya seperti pajak sarang burung walet. Pajak khusus adalah pajak yang berlaku khusus di Ibu Kota Nusantara untuk membiayai kegiatan Otorita.

Tanpa adanya investor, mega proyek IKN Nusantara hanya akan menguras APBN.

Program Mudik Gratis BUMN, Sinergi 25 Perusahaan Tuntaskan Kerinduan Masyarakat Terhadap Kampung Halaman

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), masyarakat diperbolehkan mudik pada Idul Fitri 1443 Hijriah atau 2022 Masehi ini dengan syarat-syarat tertentu. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir merespon cepat arahan Jokowi.

Menteri Erick paham betul kerinduan masyarakat yang amat sangat terhadap kampung halaman tertahan selama 2 tahun lantaran pandemi COVID-19. Erick pun menggagas program mudik gratis perusahaan pelat merah dengan menunjuk PT Jasa Raharja selaku koordinator.

Total 25 BUMN turut serta berpartisipasi dalam program bertema "Mudik Aman Mudik Sehat Bersama BUMN 2022". Sinergi 25 perusahaan pelat merah ini seolah menjadi penyalur sekaligus penuntas dahaga kerinduan masyarakat akan kampung halaman. Mereka bisa pulang mudik dengan aman dan sehat.

Balada Utang 7.000 Triliun dan Rencana Naiknya Harga BBM Subsidi, LPG dan Listrik

Ada catatan penting pekan ini. Pertama, utang pemerintah Joko Widodo menembus Rp7.000 triliun. Kedua, rencana pemerintah menaikan harga Pertalite, Solar, Elpiji 3 kg. Terakhir rencana pemerintah menaikan tarif dasar listrik.

Kenaikan harga-harga energi seperti halnya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) kelihatannya sudah tak bisa dihindari lagi. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memberikan sinyal untuk kembali mengerek harga BBM subsidi.

Tentunya rencana tersebut akan membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Terlebih, daya beli masyarakat masih karut-marut dihantam pandemi Covid-19. Pemerintah disarankan menunda rencana menaikkan tarif listrik dan harga BBM subsidi sampai situasi ekonomi yang terancam oleh inflasi akibat kenaikan harga komoditas mereda.