Simalakama Wacana Vaksin Mandiri, Ada Diskriminasi Antara Si Kaya dan Si Miskin

Pemerintah masih mengkaji skema pemberian vaksin virus corona (Covid-19) berbayar atau vaksin mandiri di Indonesia. Rencana vaksinasi mandiri ini diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa banyak para pengusaha bertanya kepadanya perihal bisa atau tidaknya vaksinasi mandiri pada Kamis (21/01).

Wacana vaksin mandiri ditengarai bakal jadi persoalan baru, bisa menjadi simalakama, ada jurang antara si kaya dan si miskin dalam hal mendapatkan vaksin. 

Di satu sisi, vaksinasi mandiri berpotensi memiliki kualitas yang lebih baik dan hanya mampu dibeli oleh orang-orang yang berduit, tentunya bikin cemburu si miskin. 

Sementara di sisi lain, jika vaksin disamakan, tentu si kaya tentu tak ingin sudah bayar tapi jenis vaksin disamakan.

Masih Panjang, Setelah Vaksinasi Persoalan Pandemi Tak Otomatis Berakhir

Presiden Jokowi menjadi orang Indonesia pertama yang divaksinasi COVID-19 pada Rabu (13/01/2021). 


Vaksinasi masihlah permulaan untuk mengakhiri pandemi Corona. Karena langkah selanjutnya masih sangat panjang. Proses penyaluran vaksin akan memakan waktu dari bulanan sampai tahunan.

Setelah vaksin berhasil diberikan, sistem kerja pada tubuh juga tidak langsung seketika. Vaksin akan disuntikkan ke otot, sedangkan virus corona menyerang sistem pernapasan.

Bisa dibilang proses perlindungan vaksin virus Corona tidak langsung seketika melindungi tubuh. 

Pembubaran FPI, Tindakan Tegas atau Keruntuhan Demokrasi?

Front Pembela Islam (FPI) resmi menjadi organisasi terlarang melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diteken tiga menteri dan tiga kepala lembaga negara lainnya pada Rabu (30/12/2020) lalu.

Pihak oposisi menilai pembubaran tersebut sebagai langkah politik yang meruntuhkan demokrasi di Indonesia. Namun menurut koalisi, langkah tersebut merupakan tindakan tegas pemerintah.

Rapor Merah Reshuffle Kabinet Jokowi, Tiga Menteri Kinerja Jeblok Masih Nyaman di Kabinet Indonesia Maju

Bertempat di Istana Negara, Presiden Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik enam menteri baru di Kabinet Indonesia Maju pada Rabu (23/12/2020) pagi. Hari itu, Jokowi resmi mereshuffle jajaran menterinya. Isu reshuffle menguat setelah kedua mantan menteri Jokowi yakni eks Menteri Sosial Juliari Batubara dan eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Situasi itu jadi momen tepat untuk mengevaluasi kinerja Kabinet Indonesia Maju.

Lebih condong mengakomodir oposisi, reshuffle tersebut dinilai masih menyisakan rapor merah. Setidaknya, ada nama tiga menteri yang tak goyah meski tidak menunjukkan progres dalam program yang dijalankan. Ketiganya adalah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

Pakar Hukum Bicara Soal Laskar FPI yang Ditembak

Abdul Fickar Hadjar menilai, eksekutor diduga anggota polisi yang ditugaskan mengamankan enam anggota FPI tersebut seharusnya tidak mempergunakan senjata api secara sembarangan, apalagi untuk menembak mati masyarakat sipil yang disebut-sebut tidak bersenjata.

Edhy Prabowo dan Juliari Coreng Muka Jokowi dalam 9 Hari

Dua menteri Kabinet Indonesia Maju diringkus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rentang waktu 9 hari. Dua kasus korupsi ini mencoreng wajah Presiden Joko Widodo di mata publik.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap basah usai membelanjakan uang hasil suap dalam kunjungannya di Amerika Serikat, Rabu (25/11). Politikus Gerindra itu jadi menteri pertama di pemerintahan Jokowi yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Orang kepercayaan Prabowo Subianto itu diduga menerima suap Rp9,8 miliar dari perusahaan eksportir benur atau benih lobster.

Sembilan hari berselang, giliran menteri dari PDIP yang dijerat KPK. Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19. Wakil Bendahara Umum PDIP itu disebut mengantongi Rp17 miliar setelah memotong Rp10 ribu dari setiap paket sembako.
 

Deklarsi Ditolak di Papua, Ketika Benny Wenda Membuat Negara Ilusi

Tokoh Gerakan Kemerdekaan Papua, Benny Wenda mendeklarasikan diri sebagai Presiden sementara West Papua Republic atau Republik Papua Barat pada Selasa (01/12/2020) lalu atau tepat pada perayaan hari lahirnya embrio negara Papua Barat. 

Namun deklarasi Benny ditolak mentah-mentah oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambon mengatakan, TPNPB-OPM menyampaikan mosi tidak percaya kepada Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) tersebut.

Sementara Pemerintah merespons melalui Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md. Menurutnya, Benny sedang membuat negara ilusi. "Menurut Kami Benny Wenda membuat negara ilusi," kata Mahfud dalam konferensi persnya, Kamis (03/12/2020).

Edhy Prabowo, si 'Anak Emas' yang Berkhianat

Edhy Prabowo diketahui punya kedekatan tersendiri dengan Prabowo Subianto. Dulunya, Edhy Prabowo merupakan atlet silat dan pernah meniti karier di dunia militer pada 1991. Kala itu dia berhasil diterima menjadi anggota Akabri di Magelang, Jawa Tengah.

Kerumunan Habib Rizieq dan Pilkada, Apa Bedanya?

Sejak kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab (HRS) ke Tanah Air pada Selasa, 10 November 2020. Sorotan publik langsung mengarah ke kegiatan yang dihadiri HRS. Sorotan terutama mengarah pada kerumunan publik di saat pandemi COVID-19.

HRS dikenai denda sebesar Rp50 juta oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun persoalan masih jauh dari selesai. Belakangan, persoalan kerumunan melebar, pihak FPI mempertanyakan soal beda kerumunan HRS dan kerumunan di Pilkada.