Hasrat Politik yang Tak Pernah Padam Meskipun di Tengah Situasi Pandemi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) selama ini dikenal kerap berseberangan dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Teranyar, tanpa tedeng aling-aling Plt Ketua Umum PSI, Giring Ganesha menarasikan Anies Baswedan sebagai pembohong karena kerap mencitrakan sosok yang pura-pura peduli di tengah penderitaan rakyat. 
Selain bikin kegaduhan, pernyataan Giring pada Selasa (21/09) lalu tersebut sontak menuai banyak respons pro dan kontra. Namun terlepas itu, hasrat politik memang tak akan padam meskipun di tengah situasi pandemi. Disaat butuh kekompakan dari semua elemen bangsa untuk mengatasi pandemi, sekali lagi masyarakat malah disuguhkan politik yang dibangun dengan narasi-narasi permusuhan dan kebencian.  Mau sampai kapan?

Satgas Jokowi Berburu BLBI Cendana Hingga Keluarga Bakrie

Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) masih terus mengejar obligor yang menerima BLBI pada tahun 1997-1998 silam. Ternyata, utang tersebut mencapai  Rp 110,45 triliun dari 48 obligor.

Mengutip dokumen Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang beredar, Rabu (8/9/2021), aset tersebut terdiri dari aset inventaris, aset properti, aset kredit, aset saham, aset nostro, dan aset surat berharga. Dari sejumlah aset tersebut, aset kredit adalah yang terbesar. Jumlah aset ini mencapai Rp 101,8 triliun.

Apakah satgas dapat mengejar obligor BLBI yang terdiri dari Keluarga Cendana hingga Bakrie dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI maupun aset properti?
 

RI Terjerat Utang, Gali Lubang Tutup Lubang


Lembaga riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) memperkirakan stok (outstanding) utang pemerintah bakal melonjak ke Rp9.800 triliun pada akhir periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Oktober 2024.

Sebagai catatan, utang pemerintah per akhir Juni 2021 mencapai Rp6.554,56 triliun. Angkanya melonjak dibandingkan posisi awal pandemi covid-19, per Maret 2020, yang berkisar Rp5.192 triliun.

Dalam 1,5 tahun sejak pandemi, stok utang bulanan pemerintah rata-rata bertambah Rp102,2 triliun, melonjak 3 kali lipat dari stok utang periode Oktober 2014-Desember 2019 yang berada pada kisaran Rp35,2 triliun.

Bertambahnya utang baru berkorelasi kuat dengan besaran beban bunga utang dan cicilan pokok utang. Sebelum pandemi, pada 2019, cicilan pokok dan bunga utang menembus Rp800 triliun. Pada 2021, angka ini diperkirakan telah menembus Rp1.000 triliun.

Strategi pengelolaan utang yang terfokus pada refinancing untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang yang jatuh tempo, membuat pengelolaan utang hanya sekedar gali lubang tutup lubang.

Stop Penistaan Agama: Jangan Bungkus Ujaran Kebencian dengan Kebebasan Berpendapat!

Kasus penistaan agama kembali menjadi perbincangan masyarakat Indonesia. Masifnya arus informasi dan kebebasan berpendapat, menjadi salah satu faktor banyaknya muncul kasus penistaan agama. Sejatinya kasus penistaan agama mesti diwaspadai. Pasalnya, kasus penistaan agama dinilai merupakan persoalan serius yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat. 

Di Indonesia sendiri, payung hukum mengenai penodaan agama diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan “Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama”. Satu pelajaran pentin dari kasus Jozeph Paul Zhang, Muhammad Kece dan Yahya Waloni adalah tindakan mengemas pernyataan kebencian dan membungkusnya dengan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat" tidak dapat dibenarkan karena sudah "melewati batas-batas yang diizinkan dalam kebebasan berekspresi.

Jokowi dan Utang Rp8,11 Kuadriliun

Nota Keuangan dan RAPBN 2022 yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada DPR pada 16 Agustus 2021 adalah sajian pahit dalam menyongsong Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia. 

Ekonom Universitas Indonesia (UI) menilai, dalam naskah tersebut tertera bahwa pada akhir tahun 2022 utang pemerintah pusat akan mencapai Rp8,11 kuadriliun. Utang tahun 2022 itu bisa saja meleset lebih besar jika pertumbuhan ekonomi tak memenuhi target pertumbuhan APBN 2021 dan 2022.

Ironisnya, pemerintahan Jokowi tak pernah sekalipun mencapai target pertumbuhan.
 

Dari Failed Nation Kritikan Ibas Hingga Doa SBY, Tensi Demokrat dan Pemerintahan Jokowi Semakin Panas!

Partai Demokrat menjadi partai oposisi yang paling keras bersuara terkait kebijakan pemerintahan Jokowi terutama dalam hal penanganan pandemi COVID-19. Setelah Edhie, Baskoro Yudhoyono atau Ibas menyinggung soal failed nation, kini giliran Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang berdoa agar Tuhan membimbing Pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi. Boleh dibilang saat ini tensi hubungan antara partai berlambang Bintang Mercy itu dengan pemerintahan Jokowi semakin panas.
 

Ekonomi di Ujung Tanduk, Jalankan Skenario Terburuk

Pertumbuhan ekonomi terancam kembali melemah setelah menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Corona varian Delta menjadi biang keroknya. Angka Covid-19 terus menembus rekor, bahkan RI disebut menjadi episentrum penyebaran corona menggeser India.

Kini, pemerintah dihadapkan pada dua pilihan: memperpanjang PPKM Darurat untuk meredam lonjakan Covis-19. Di sisi lain ekonomi di ujung tanduk. 

Lonjakkan Kasus COVID-19, PPKM, dan Fenomena Masuknya TKA China

Kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China kembali bikin heboh. Pasalnya, mereka masuk ke Indonesia ketika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat baru saja digulirkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Seperti diketahui, PPKM diberlakukan karena penyebaran Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19 yang semakin masif.