SKB 3 Menteri Digugat!

Maka itu, ia menilai SKB tersebut justru terkesan menghalangi masyarakat berpakaian yang sesuai dengan identitas budaya dan agama yang dianut.

Antara Kritik, Buzzer dan UU ITE

Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mememinta publik tak segan mengkritik pemerintah kontradiktif dengan apa yang terjadi selama ini.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE) yang kerap menjadi bumerang bagi orang yang menyampaikan kritik. Belum lagi ada kekhawatiran pengkritik justru diserang oleh buzzer.

Rencana Pemerintah Gelar PPKM Skala Mikro, Akankah Efektif?

Presiden Joko Widodo tetap menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali yang berlangsung sejak 11 Januari hingga 8 Februari 2021. Padahal, Jokowi sempat mengakui program tersebut tak efektif.

Usai bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur DI Yogyakarta, Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali, Jokowi mengatakan ada 2 hal yang dia nilai kurang maksimal dilakukan saat PPKM, yakni soal pelaksanaan di lapangan serta mengenai testing, tracing, dan treatment atau 3T.

Karena itu, Jokowi meminta para gubernur memperkuat PPKM di lapangan dalam level mikro. PPKM dalam skala mikro direncanakan akan diterapkan di tingkat desa/kelurahan bahkan sampai dengan tingkat RT/RW di 7 provinsi, 98 kabupaten/kota, 19.687 desa/kelurahan. Namun demikian keputusan akan hal tersebut masih akan menunggu menunggu hasil evaluasi pelaksanaan PPKM Tahap II yang akan berakhir pada 8 Februari 2021.

Pro dan Kontra Wakaf Uang

Dalam sambutannya Presiden mengungkapkan, pada tahun ini Pemerintah akan terus mencari jalan dan menemukan terobosan untuk mengurangi ketimpangan sosial dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Tanah Air. Salah satunya adalah melalui pemanfaatan wakaf.
 

Simalakama Wacana Vaksin Mandiri, Ada Diskriminasi Antara Si Kaya dan Si Miskin

Pemerintah masih mengkaji skema pemberian vaksin virus corona (Covid-19) berbayar atau vaksin mandiri di Indonesia. Rencana vaksinasi mandiri ini diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa banyak para pengusaha bertanya kepadanya perihal bisa atau tidaknya vaksinasi mandiri pada Kamis (21/01).

Wacana vaksin mandiri ditengarai bakal jadi persoalan baru, bisa menjadi simalakama, ada jurang antara si kaya dan si miskin dalam hal mendapatkan vaksin. 

Di satu sisi, vaksinasi mandiri berpotensi memiliki kualitas yang lebih baik dan hanya mampu dibeli oleh orang-orang yang berduit, tentunya bikin cemburu si miskin. 

Sementara di sisi lain, jika vaksin disamakan, tentu si kaya tentu tak ingin sudah bayar tapi jenis vaksin disamakan.

Masih Panjang, Setelah Vaksinasi Persoalan Pandemi Tak Otomatis Berakhir

Presiden Jokowi menjadi orang Indonesia pertama yang divaksinasi COVID-19 pada Rabu (13/01/2021). 


Vaksinasi masihlah permulaan untuk mengakhiri pandemi Corona. Karena langkah selanjutnya masih sangat panjang. Proses penyaluran vaksin akan memakan waktu dari bulanan sampai tahunan.

Setelah vaksin berhasil diberikan, sistem kerja pada tubuh juga tidak langsung seketika. Vaksin akan disuntikkan ke otot, sedangkan virus corona menyerang sistem pernapasan.

Bisa dibilang proses perlindungan vaksin virus Corona tidak langsung seketika melindungi tubuh. 

Pembubaran FPI, Tindakan Tegas atau Keruntuhan Demokrasi?

Front Pembela Islam (FPI) resmi menjadi organisasi terlarang melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diteken tiga menteri dan tiga kepala lembaga negara lainnya pada Rabu (30/12/2020) lalu.

Pihak oposisi menilai pembubaran tersebut sebagai langkah politik yang meruntuhkan demokrasi di Indonesia. Namun menurut koalisi, langkah tersebut merupakan tindakan tegas pemerintah.

Rapor Merah Reshuffle Kabinet Jokowi, Tiga Menteri Kinerja Jeblok Masih Nyaman di Kabinet Indonesia Maju

Bertempat di Istana Negara, Presiden Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik enam menteri baru di Kabinet Indonesia Maju pada Rabu (23/12/2020) pagi. Hari itu, Jokowi resmi mereshuffle jajaran menterinya. Isu reshuffle menguat setelah kedua mantan menteri Jokowi yakni eks Menteri Sosial Juliari Batubara dan eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Situasi itu jadi momen tepat untuk mengevaluasi kinerja Kabinet Indonesia Maju.

Lebih condong mengakomodir oposisi, reshuffle tersebut dinilai masih menyisakan rapor merah. Setidaknya, ada nama tiga menteri yang tak goyah meski tidak menunjukkan progres dalam program yang dijalankan. Ketiganya adalah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

Pakar Hukum Bicara Soal Laskar FPI yang Ditembak

Abdul Fickar Hadjar menilai, eksekutor diduga anggota polisi yang ditugaskan mengamankan enam anggota FPI tersebut seharusnya tidak mempergunakan senjata api secara sembarangan, apalagi untuk menembak mati masyarakat sipil yang disebut-sebut tidak bersenjata.