"Mungkin DPRD provinsinya dibuat 3 persen atau 4 persen, lalu DPRD kabupaten/kota dibuat 2 persen, misalnya."

Pemerintah tengah menyiapkan pemberlakuan ambang batas parlemen parliamentary threshold (PT) untuk DPRD. Konsep penerapan PT untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota masih dimatangkan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pematangan konsep PT untuk DPRD tersebut mempertimbangkan berbagai usulan dari berbagai pihak. Untuk itu, pemerintah akan melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dan masukan dari partai politik (parpol).

"Aturannya sedang dimatangkan dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan, yang pasti dibicarakan bersama KPU dan DPR serta masukan dari parpol," ujar Tjahjo dikutip Republika.co.id, Selasa (6/8).

Meski begitu, Tjahjo menolak menyebutkan lebih lanjut latar belakang pemerintah mengusulkan PT untuk DPRD selain menghindari satu kursi satu fraksi. Termasuk apakah aturan itu dimasukkan dalam revisi Undang-undang Nomot 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau hal lainnya.

Sebelumnya, Tjahjo mengatakan, pemerintah akan mendorong PT juga diberlakukan untuk DPRD provinsi, kabupaten, dan kota. Hal itu menjadi salah satu poin yang akan diusulkan pemerintah dalam revisi Undang-undang Pemilu.

Namun dia belum menyebut pasti usulan angka persentase parliamentary threshold untuk DPRD. Besaran akan dibahas saat rapat pemerintah dengan DPR periode mendatang. "Mungkin DPRD provinsinya dibuat 3 persen atau 4 persen, lalu DPRD kabupaten/kota dibuat 2 persen, misalnya," kata Tjahjo di kantor IPDN, Jatinangor, Sumedang, Senin (5/8).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai memang perlu ada ambang batas parlemen di DPRD sehingga menghindari adanya satu kursi satu fraksi. Kendati demikian, usulan ini masih tetap harus dibahas dengan Komisi II DPR yang baru nanti.