Jika Gerindra ingin bergabung dalam koalisi Jokowi periode 2019-2024 maka kritikan itu tidak relevan.

Peluangan Partai Gerindra masuk dalam koalisi pemerintah Jokowi-Ma'ruf semakin terbuka lebar. Namun, ada syarat berat yang harus ditanggung Gerindra.

Hitungan politik masuknya Gerinda dalam barisan partai koalisi Jokowi terlihat pasca-pertemuan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian, disusul dengan silahturahmi politik Prabowo bertemu Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang dibumbui politik nasi goreng.

Meski pintu terbuka lebar, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, ada syarat berat yang harus diterima Gerindra. Asrul menyoroti sikap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dan elite-elite Gerindra yang kerap kali mengkritisi pemerintahan Jokowi. 

Jika Gerindra ingin bergabung dalam koalisi Jokowi periode 2019-2024 maka kritikan itu tidak relevan. "Ya harus ditanyakan, kepada teman Gerindra. Kalau ingin masuk koalisi pemerintahan, apakah mengkritisi itu tadi itu kan pas atau tidak," kata Arsul pada wartawan, Rabu (7/8).

Arsul mengatakan kritikan terutama soal kritik listrik padam di sejumlah daerah menandakan negara salah urus sangat tidak sejalan dengan koalisi Jokowi. Apabila selalu mengkritik akan memengaruhi chemistry dengan partai koalisi lainnya.

"Karena kalau bagi kami, yang di koalisi Indonesia kerja tidak pas dong, karena menjadikan chemistry yang ada di dalam dan baru datang itu akan berbeda," ungkapnya.

Tambahnya, selama ini kritikan Fadli dianggap berlebihan. Meskipun Arsul sadar mengkritik adalah fungsi dari lembaga DPR.

"Karena kalau bagi kami, yang di koalisi Indonesia kerja tidak pas dong, karena menjadikan chemistry yang ada di dalam dan baru datang itu akan berbeda," ucapnya.

Sebelumnya, Fadli Zon mengatakan padamnya listrik disejumlah daerah menandakan Indonesia salah urus. Dia pun meminta ada yang segera bertanggungjawab atas pemadaman tersebut.