Pemerintah fokus mengembangkan industri kreatif

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (Rindekraf) Tahun 2018-2025. Peraturan tersebut diharapkan menjadi arah pedoman pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia yang kini tengah menjadi fokus. 
 
Memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam penyelenggaran Rindekraf, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Perpres Rindekraf di Hotel Tentrem, Yogyakarta.
 
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah, Rudy Salahuddin, membuka acara sosialisasi ini yang dihadiri para pejabat Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Akademisi, Pelaku Usaha, Komunitas Kreatif dan Media.
 
Dalam sambutannya, Rudy Salahuddin menjelaskan bahwa hadirnya Perpres ini sebagai bentuk serius pemerntah untuk mencari sumber ekonomi baru.


 
Pemerintah fokus mengembangkan industri kreatif dengan membenahi dari berbagai faktor dari hulu dan hilir mulai dari sumber daya manusia dan ekosistem.
 
“Keberhasilan pengembangan ekonomi kreatif dipengaruhi oleh dua faktor penentu, yaitu manusia (pelaku) dan pengembangan ekosistem. Oleh karena itu, kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi kreatif diarahkan kepada penguatan dua faktor tersebut,” ungkapnya.
 
Pemerintah terus mengenjot kualitas kretifitas sumber daya manusia sebagaimana hal ini menjadi elemen penting dalam program ini.
 
“Manusianya yang harus kreatif terlebih dahulu, dan ini butuh peran aktif dari kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk mensosialiasasikanya dengan program yang tepat,” sambungnya.
 
Harapannya ke depan industri kreatif Indonesia bisa berdaya saing internasional dan bisa masuk di pasar global sesuai dengan selera pasar.
 
“Dengan produk berdaya saing ungulan dan dipasarkan secara digital, akan membuat industri ini akan terangkat secara global,” pungkas Rudy. 
 
Tak lupa juga, Rudy Salahuddin mengapresiasi pemerintah daerah Yogayakarta karena memiliki perda yang melindungi industri kreatif.
 
“Ini bisa menjadi contoh untuk daerah lainnya agar para pelaku industri kreatif bisa tumbuh dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan,” tutupnya.