Dengan bimbingan teknis ini diharapkan alokasi anggaran Perwakilan RI TA 2020 semakin tepat guna, sesuai dengan prioritas kebutuhan, dan terukur

Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi membuka sesi kedua video conference Bimbingan Teknis Penyusunan RKA-K/L dan Renja K/L Perwakilan RI Tahun Anggaran 2020 di Ruang Nusantara, Kementerian Luar Negeri RI.

Diikuti seluruh Perwakil​an RI di seluruh dunia dan satuan kerja terkait di Kemlu, kegiatan yang juga dibuka oleh Wakil Menlu dan dimoderatori Sekjen Kemlu ini melibatkan nara sumber dari Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran Perwakilan RI TA 2019 serta memberikan bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran. Dengan bimbingan teknis ini diharapkan alokasi anggaran Perwakilan RI TA 2020 semakin tepat guna, sesuai dengan prioritas kebutuhan, dan terukur.

Berdasarkan penetapan pada bulan Juli 2019, Pagu Anggaran Tahun 2020 untuk Kementerian Luar Negeri adalah sebesar Rp8,67 Triliun atau mengalami kenaikan sebesar 9,79% dari Pagu Anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp7,91 Triliun. Hal ini merupakan cerminan perhatian dan dukungan Pemerintah RI atas upaya pelaksanaan kinerja Kementerian Luar Negeri untuk TA 2020.

Kenaikan pagu anggaran tersebut harus diikuti dengan perencanaan anggaran yang lebih baik guna meningkatkan kualitas belanja dan kualitas serapan anggaran Perwakilan RI sekaligus didukung dengan pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan guna menghindari banyaknya revisi anggaran, permintaan Anggaran Belanja Tambahan dan serapan tinggi pada triwulan akhir tahun berjalan.

Menteri Luar Negeri telah mengarahkan Perwakilan untuk senantiasa memprioritaskan Diplomasi Ekonomi dan Perlindungan WNI/BHI. Rencana kerja harus disusun secara konkrit dan menggunakan anggaran secara efektif dan efisien serta menghasilkan output konkrit dan terukur.

Di sisi lain harus mengedepankan inovasi dan pemikiran strategis jangan business as usual.

“Seluruh langkah dan gerak kita dalam berdiplomasi harus mampu meningkatkan nilai investasi asing, nilai ekspor, serta arus wisatawan asing ke Indonesia", tegas Menlu Retno.

Menlu juga berpesan kepada seluruh Perwakilan RI agar menjaga akuntabilitas dan mengawasi penggunaan anggaran serta membangun komunikasi dan sinergi antara Pusat dan Perwakilan RI agar dapat dicapai hasil kinerja yang optimal.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri mengapresiasi kerja keras seluruh Satker sehingga Kementerian Luar Negeri mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan dalam hal pengelolaan keuangan terbaik untuk pagu sedang dan memantapkan perjalanan Kementerian Luar Negeri untuk menuju pagu besar.

Wamenlu sekaligus menekankan agar kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh Perwakilan RI bukan lagi diplomasi yang menghabiskan anggaran namun menghasilkan nilai guna, value for money.

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas dalam sambutannya menyampaikan perlunya pemahaman penggunan KRISNA untuk penyusunan Renja K/L yang baru saja diluncurkan pemutakhirannya. Sesuai mandat dari PP No. 17 tahun 2017 Perwakilan RI dan Kementerian Luar Negeri dapat bersinergi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan melalui data sharing melalui aplikasi KRISNA.

Direktur Anggaran Bidang Polhukam dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa Kepala Perwakilan sebagai KPA harus turun langsung dan terlibat aktif dalam penyusunan RKAKL. Dihimbau agar seluruh Kepala Perwakilan memantau penyerapan anggaran TA 2019 sekaligus tepat waktu dan disiplin dalam mengisi aplikasi SMART guna memastikan kesesuaian anggaran yang telah dibelanjakan dengan output yang dihasilkan.

Dalam sesi tanya jawab yang dimoderatori oleh Sekretaris Jenderal, Perwakilan RI menanyakan beberapa hal mengenai perencanaan anggaran. Menjawab pertanyaan dari KBRI Alger mengenai Afrika yang menjadi prioritas harus didukung dengan anggaran yang memadai, Sekretaris Jenderal mengkonfirmasi bahwa Afrika memang prioritas bagi politik luar negeri RI dan hal tersebut ditegaskan dengan kenaikan BBNO Perwakilan di Afrika yang naik hingga dua kali lipat.

Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran sekaligus meningkatkan budaya intoleransi penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.