Bagi Habibie, kebebasan pers menjadi salah satu cara menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bacharuddin Jusuf Habibie telah meninggal dunia. Presiden ke-3 Indonesia itu menghembuskan nafas terakhir saat menjalani perawatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (11/9).

Semasa hidupnya, Habibie tak hanya dikenal sebagai ahli di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dia juga banyak berjasa dalam hal kebebasan pers.

Ya, saat menjabat sebagai orang nomor satu di negeri ini, BJ Habibie meninggalkan sejumlah kebijakan penting, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Regulasi ini menjadi tonggak kebebasan pers di Indonesia setelah rezim orde baru runtuh.

Undang-undang yang disahkan BJ Habibie pada 23 September 1999 ini berisi 10 bab dan 21 pasal.

Dengan disahkannya UU Pers yang diteken BJ Habibie, terdapat beberapa regulasi terkait pers yang dinyatakan tidak berlaku, yaitu: UU Nomor 11 Tahun 1966 tentang Kententuan-Ketentuan Pokok Pers dan UU Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum. Hal tersebut diatur dalam UU Pers Nomor 40 tahun 1999, Pasal 20 Bab 10 yang mengatur soal ketentuan penutup.

Pasca Presiden RI ke-2 Soeharto lengser, Habibie menempatkan pers sebagai salah satu bahan rujukan untuk mengeluarkan kebijakan. Berbeda dengan rezim Soeharto di mana kebebasan pers kerap kali dikekang dan diatur penguasa.

Dia berkisah, kebebasan pers menjadi salah satu cara menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Saat itu, Habibie mengaku kesulitan mengambil kebijakan strategis untuk meredam gejolak reformasi. Hal itu karena tidak sinkronnya laporan dari sejumlah petinggi negara seperti Panglima ABRI, Pimpinan MPR, Mendagri hingga Menlu kala itu soal situasi negara. Kondisi ini lah memunculkan gagasan kebebasan pers.

"Saya menjadi orang yang memberikan kebebasan pers, karena saya diindoktrinasi bahwa bangsa Indonesia harus tetap dari Sabang sampai Merauke sepanjang masa," tutur Habibie dalam Dialog Kebangsaan bertajuk "Mengelola Keberagaman, Meneguhkan Keindonesiaan" di auditorium LIPI, Jakarta, Selasa (15/8/2017).

Menurutnya, pemerintah tidak bisa mengekang kebebasan masyarakat untuk menyampaikan opini. Bahkan, Habibie mengaku memerintahkan Jaksa Agung untuk membebaskan pihak-pihak yang ditahan oleh rezim Soeharto lantaran berbeda pandangan dengan pemerintah.

"Tatanan politik bukan hanya kesadaran keinginan demokrasi saja, tapi memberi kesempatan untuk beragam suara," ucapnya.

Riwayat BJ Habibie

BJ Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Pemilik nama lengkap Bacharuddin Jusuf Habibie itu merupakan anak ke empat dari delapan bersaudara dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Tuti Marini Puspowadjojo.

Habibie berasal dari keluarga dengan latar belakang agama yang kuat karena kakeknya merupakan seorang pemuka agama.

Baca Juga: 2 Penemuan BJ Habibie yang Bikin Gempar Dunia

Habibie pernah bersekolah di SMA Kristen Dago di Bandung, Jawa Barat. Lalu ia melanjutkan pendidikan tingginya di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung (sekarang Institut Teknologi Bandung) pada 1954.

Kemudian pada 1955–1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat.

Ia berhasil mendapatkan gelar diploma ingenieur pada 1960 dan gelar doktor ingenieur pada 1965 dengan predikat summa cumlaude.

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Habibie menetap di Hamburg dan bekerja di perusahaan penerbangan Messerschmitt-Bölkow-Blohm.

Baca Juga: Pesan BJ Habibie kepada Menteri Susi: Jangan Kendor!

Meski berada di luar negeri dan mendapat hak istimewa sebagai warga kehormatan Jerman atas hasil karyanya di dunia penerbangan, kecintaannya terhadap Indonesia tidak pernah pudar.

Suami dari almarhumah Hasri Ainun Besari itu akhirnya pulang ke Tanah Air atas permintaan Presiden Soeharto pada 1973.

Kariernya dimulai di perusahaan minyak negara Pertamina, lalu pada 1976, Habibie menjadi pimpinan pertama dari PT Dirgantara Indonesia.

Pada 1978, Habibie ditunjuk menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi. Jabatan tersebut secara berturut-turut ia pegang hingga 1997.

Selama menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi, Habibie menginisiasi pembuatan pesawat perintis yang diberi nama N 250 Gatot Kaca.

Pesawat nasional tersebut dibuat oleh PT Dirgantara Indonesia, menjadi kebanggaan yang menunjukkan bahwa Indonesia mampu melompat dari negara agraris menjadi negara industri dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kariernya terus melesat mulai dari menjabat Wakil Presiden ke-7 RI, lalu menjadi Presiden RI menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada 21 Mei 1998.

Jabatan yang diembannya sebagai Presiden RI cukup singkat yaitu hanya selama satu tahun lima bulan, karena kondisi bangsa yang diterpa krisis saat itu.

Namun di masa kepemimpinannya, Habibie menghasilkan berbagai kebijakan yang populer seperti diresmikannya UU Otonomi Daerah. Pada masa pemerintahannya pula, lahir banyak partai politik karena Habibie memberikan kemerdekaan berpendapat bagi rakyat.

Salah satu yang paling dikenang adalah kisah cintanya dengan Hasri Ainun Besari yang diabadikan di buku dan layar kaca dengan judul Habibie dan Ainun.

Meski tidak lagi menjabat di pemerintahan, pemikiran Habibie masih terus dibutuhkan bagi bangsa dan negara terutama untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selamat berpulang, jenius pembuat pesawat terbang. Habibie kembali bersatu dengan sang kekasih hati, Ainun.