Pemerintah memperoleh kritikan keras dari publik setelah menyetujui pembahasan revisi UU KPK di DPR.

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) KPK bisa mengembalikan citra positif pemerintah di hadapan publik. Usulan penerbitan perppu menjadi langkah yang tepat untuk mengembalikan citra pemerintah sebagai lembaga yang mendukung penuh penguatan KPK.

Usulan itu dikemukakan Peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, Minggu (22/9).

Pemerintah memperoleh kritikan keras dari publik setelah menyetujui pembahasan revisi UU KPK di DPR. Revisi UU itu ditolak sejumlah masyarakat karena dinilai dapat melemahkan lembaga antirasuah itu.

Arya mengatakan, jika pemerintah memang akan mengeluarkan perppu, dapat diajukan pada masa sidang berikutnya, menunggu periode DPR yang baru.

Sejumlah tantangan harus dihadapi pemerintah bila menerbitkan Perppu KPK. Salah satunya adalah melobi fraksi-fraksi partai di DPR agar menyetujui penerbitan Perppu KPK.  Ini tidak akan mudah, mengingat sikap dari elit partai hingga saat ini tidak berubah terhadap revisi UU KPK.

"Ini tentu pekerjaan sulit. Kalau pemerintah mau memperbaiki citranya, pengusulan Perppu (soal KPK itu) bisa jadi alat negosiasi partai dalam penentuan jabatan menteri."

Sebelum Perppu KPK benar-benar diusulkan, pemerintah harus memastikan bahwa perppu itu akan diterima DPR dalam rapat paripurna. "Bila tidak, penolakan DPR terhadap Perppu akan mempermalukan wajah pemerintah."