Power of the state akan cenderung menciptakan 'monster bengis (despotic leviathan)'.

Ekonom Faisal Basri menyatakan prihatin dengan bergabungan Partai Gerindra dalam pemerintahan Joko Widodo. Pasalnya, oposisi dibutuhkan untuk menyeimbangkan roda pemerintahan. 

Menurutnya, sebagian besar partai justru mendekat pada kekuasaan pemerintahan jilid II Presiden-Wakil Presiden Jokowi-KH Ma'ruf.

"Tidak ada lagi oposisi semua menyemut ke kekuasaan, Pak Prabowo dikabarkan di Menteri Pertahanan, Pak Fadli Zon di Menkominfo," kata Faisal Basri dalam Bedah Buku karyanya bersama Haris Munandar berjudul 'Menuju Indonesia Emas: Menggapai Negara Maju Berkeadilan' Senin (21/10/2019).

Faisal kian prihatin lantaran sejumlah anggota DPR pun ikut merapat dalam kekuasaan. Hal yang mengarah pada power of the state ini kemudian menurut Faisal akan cenderung menciptakan 'monster bengis (despotic leviathan)'.

"Mereka menyemut dalam kekuasaan, wah makin ramai. Maka ini akan cenderung mengarah pada apa yang disebut despotic leviathan, raksasa lalim atau monster bengis," kata Faisal.

Hal lain yang menjadi catatan Faisal Basri adalah masalah kebebasan bersuara. Akademisi juga dihambat bersuara untuk menyampaikan pendapat terhadap pemerintah.

"Teman-teman Fakultas Ekonomi seluruh Indonesia membuat inisiatif meminta Presiden mengeluarkan Perppu, tetapi apa yang terjadi mereka menghadapi represif, padahal sebagian besar akademisi Pro Jokowi, saya Pro Jokowi. Ruang terbuka untuk menyampaikan sesuatu menjadi hilang," kata Faisal dikutip cnbcindonesia.com.

Karena itu, menghadapi kurangnya oposisi, peluang masih dimiliki oleh civil society. "Civil society, kita semua ada di situ, saya, media, mahasiswa. Perkuat civil society, kita jaga city liberty. Kebebasan tidak ada tawar menawar. Jangan sampai tergerogoti," jelasnya.