Esensi dari maklumat itu bukan sekedar merubah istilah, tetapi juga tata Pemerintahannya

Pencapaian Pemerintah Daerah (Pemda) DIY terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang mendapatkan nilai AA atau terbaik se-Indonesia, menjadikan lembaga lain berminat untuk mempelajari penerapannya.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mendapat kesempatan untuk berbagi pengalaman soal pencapaian tersebut dengan menjadi narasumber pada acara Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Impelemantasi SAKIP di Kementrian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Senin.

Dalam paparannya, Gubernur DIY mengungkapkan bahwa reformasi birokrasi DIY telah dimulai sejak republik ini berumur sangat muda, yakni sejak dikeluarkannya Maklumat No. 10/1946 tentang Perubahan Pangreh Pradja menjadi Pamong Pradja. 

”Esensi dari maklumat itu bukan sekedar merubah istilah, tetapi juga tata pemerintahannya.  Perubahan yang terus menerus, dari konsep dilayani menjadi melayani rakyat,” ugkapnya.

Lebih lanjut, Sri Sultan menyebutkan bahwa perubahan merupakan sebuah keniscayaan yang harus dihadapi, oleh karenanya pelaksanaan reformasi tidak mungkin berhenti dan harus terus dilakukan untuk menjawab tuntutan zaman. 

Reformasi birokrasi sangat diperlukan mengingat masih banyaknya permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berbagai langkah strategis berupa inovasi dilakukan Pemda DIY, seperti dengan adanya E-Posti dan Sepatu Jolifa. Namun Ngarsa Dalem juga mengingkatkan bahwa perubahan bisa jadi tinggal nama, jika tidak ditunjang tindakan nyata. 

Tindakan akan efektif dan mudah diterapkan jika sudah membudaya. Jadi, pimpinan dan im perlu menanamkan budaya kerja yang sesuai untuk menggulirkan perubahan.

Dijelaskan Sri Sultan, bahwa sukses atau tidaknya langkah-langkah reformasi sendiri dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni meningkatnya kepercayaan, pemberdayaan semua lapisan, adanya pengurangan pekerjaan, adanya kondisi atau sistem baru, serta political will yang kuat dari pimpinan puncak.

“Dalam hal ini, memang diperlukan tindakan nyata pimpinan puncak, baik selaku actor of change maupun untuk role model, yang dapat dijadikan entry point memasuki perubahan yang lebih mendasar.  Itu sekaligus memberikan justifikasi pembenaran terhadap ungkapan Kotter yang menjadi kata kunci paparan ini, leadership deals mostly with change,” tutur Sri Sultan.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Plt Sesmenko Kemaritiman, Agung Kuswandono yang juga dihadiri narasumber lain, yakni Staf Ahli Bidang Organisasi dan Birokrasi, Sudarto. Dalam sambutannya, Plt Sesmenko Kemaritiman menyampaikan, pihaknya perlu untuk belajar dengan lembaga pemerintah lain agar predikat terbaik juga bisa diraihnya.

“Kami perlu belajar dengan Pemda DIY. Meski di level daerah, penerapan reformasi birokasi di DIY berjalan sukses hingga bisa meraih predikat terbaik. Maka dari itu kami harus mendapatkan masukan dari Gubernur DIY, bagaimana hal itu bisa didapat. Kami juga berharap agar pelaksanaan sistem akuntabilitas di lembaga kami mendapatkan hasil terbaik,” terangnya.