Ranperda lansia ini bertujuan untuk memberikan jaminan penghidupan yang layak dan bermanfaat bagi kaum usia lanjut

Meski telah ada pengusulan revisi Undang-Undang lanjut usia (Lansia), langkah DPRD Provinsi Gorontalo yang menggodok Rancangan Peratutan Daerah (Ranperda) penyelenggaraan kesejahteraan bagi Lansia tidak akan mubazir.

Ranperda lansia ini bertujuan untuk memberikan jaminan penghidupan yang layak dan bermanfaat bagi kaum usia lanjut. 

Perda yang dilahirkan akan menjadi salah satu karya DPRD Provinsi Gorontalo yang akan diingat anak cucu di masa mendatang.

Hal ini dikatakan Thomas Mopili, anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang juga Ketua Ranperda penyelenggaraan kesejahteraan Lansia, Minggu.

Di era revolusi industri 4.0, menurut Thomas Mopili, perhatian pemerintah kepada orang usia lanjut bahkan sangat diperlukan. Kemajuan teknologi akan membawa dampak besar pada perilaku masyarakat, termasuk perhatian keluarga kepada orang tua mereka.

Untuk itu diperlukan regulasi yang secara tegas memihak pada upaya penyejahteraan orang usia lanjut.

“Saat kami berkonsultasi di Kementerian Sosial dikatakan Ranperda ini sangat langka. Kemensos mengakui penanganan Lansia memang dipandang sebagai kebijakan yang kurang popular Untuk itu DPRD menginisiasi Ranperda yang memberikan perhatian terhadap lansia,” kata Thomas Mopili.

Undang-undang  nomor 13 tahun 1998 tentang Lansia sudah diusulkan untuk direvisi sejak 2018 tapi saat sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya.

Kementerian social menyambut gembira upaya yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Gorontalo, mereka diberharap agar Ranperda Lansia yang sedang digodok ini bisa menjadi percontohan bagi provinsi lain.

“Karena dari 34 provinsi baru 4 provinsi yang punya Perda lansia, itu pun tidak berjalan maksimal. Makanya Kemensos memiliki ekspektasi tinggi terhadap langkah kita dengan harapan ranperda ini bisa jadi pilot project nasional,” kata Tomas Mopili.