Empat kader Partai Nasdem disodorkan sebagai kandidat menteri Jokowi. Dua diantaranya adalah menteri lama.

Partai Nasdem mengeluh belum ada kadernya yang dipanggil Presiden Joko Widodo untuk audisi calon menteri di Istana Kepresidenan.

Seperti diketahui, pada Senin (21/10), Presiden Kokowi sudah mulai memanggil sejumlah calon menteri ke Istana. Sembilan tokoh yang dipanggil ke Istana yakni Mahfud MD, Nadiem Makarim, Erick Thohir, Wishnutama, Jenderal Tito Karnavian, dan Pratikno.

Selain itu hadir pula Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang datang bersama Edhy Prabowo.

Sekretaris Jenderal NasDem Johnny G Plate menyebut nama-nama sudah dibicarakan oleh Jokowi dan Ketua Umum Surya Paloh beberapa kali dan sudah pada penghujung proses yang panjang.

Sementara Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR, Ahmad Ali membocorkan empat nama kadernya yang merupakan kandidat menteri Jokowi. Dua diantaranya adalah menteri lama.

Mereka adalah bekas Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, bekas Menteri LHK Siti Nurbaya, Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny G. Plate dan bekas Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo.

"Sifatnya tidak mengajukan. Pak Presiden boleh memilih dari sekian kader NasDem tersebut," ujar Ahmad Ali.

Nama-nama kandidat ini sekaligus mempertegas bahwa Nasdem tetap akan berada di Koalisi Jokowi.

Sebelumnya, isu NasDem akan menjadi oposisi ini muncul dari sinyal-sinyal yang diberikan Ketua Umum Surya Paloh yang menanggapi banyaknya partai di luar pemerintahan merapat ke koalisi Jokowi.

Menurut Surya, kondisi tersebut tidaklah baik untuk alam demokrasi yang membutuhkan check and balance. "Kalau tidak ada lagi yang beroposisi, demokrasi berarti sudah selesai. Negara sudah berubah menjadi otoriter atau monarki. Kalau enggak ada yang oposisi, biar NasDem saja yang oposisi," ujar Surya Paloh di Kompleks Parlemen, Senayan pada Ahad, 20 Oktober 2019.

Kendati demikian, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada presiden. "Saya pikir sudah dihitung tentunya. Otorisasi ada di tangan presiden. Kan ini sistem kita presidensial," ujar dia.