Nantinya, seluruh anggota DPRD se-Jateng akan dibagi dalam 33 angkatan dan dilakukan pelatihan secara bergiliran

Upaya mewujudkan pemerintahan yang baik terus dilakukan Ganjar Pranowo selama memimpin Jawa Tengah. Tidak hanya di kalangan eksekutif, Ganjar juga menginginkan terwujudnya good government tersebut di kalangan legislatif.

Terbaru, Ganjar ‘menyekolahkan’ 1.590 anggota legislatif baik provinsi maupun kabupaten/ kota se-Jawa Tengah. 

Para anggota DPRD yang terpilih pada pemilu lalu tersebut diberikan pembekalan tentang banyak hal, termasuk tentang integritas dan antikorupsi.

Menggandeng Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah, Ganjar menggelar pelatihan kepada seluruh anggota DPRD baru tersebut di beberapa tempat. 

Dibagi menjadi 33 angkatan, para anggota dewan belajar tentang tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi), serta berbagai hal yang menyangkut dunia legislatif.

Pelatihan tersebut sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Secara bergantian, para anggota dewan dijadwalkan mengikuti pelatihan yang diisi oleh sejumlah pihak, salah satunya Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

“Kegiatan ini kami lakukan atas perintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang memerintahkan kami menggelar orientasi pembekalan bagi anggota dewan yang baru saja dilantik tentang banyak hal, termasuk integritas dan antikorupsi,” kata Ganjar saat ditemui di sela memberikan pembekalan kepada anggota DPRD, di Griya Persada Convention Hotel Bandungan, Senin.

Integritas dan antikorupsi lanjut Ganjar menjadi hal utama yang ditekankan dalam pelatihan tersebut. Sebagai pejabat publik lanjut dia, anggota DPRD diharapkan dapat membangun integritas dari parlemen.

“Kalau sudah membangun sistemnya dengan baik, maka dalam fungsi pengawasan mereka akan dapat menjaga legislasi dan marwah etik sebagai pejabat publik, sehingga tidak membikin kecurigaan orang,” tegasnya.

Selain soal integritas, pelatihan tersebut, lanjut Ganjar, juga diperuntukkan untuk anggota dewan memahami tentang pekerjaannya sebagai wakil rakyat. 

Persoalan-persoalan sosial yang banyak terjadi di lapangan, harus dapat diselesaikan dengan baik. Misalnya, reformasi birokrasi, angka kematian ibu dan anak saat melahirkan, stunting dan sebagainya. 

Masalah-masalah itu harus dipahami betul karena akan menjadi indikator pembangunan.

“Sehingga, saat memutuskan anggaran atau menetapkan politik anggaran, ada skala prioritas yang mereka lakukan. Itu yang kami genjot agar mereka bisa bekerja betul-betul sesuai dengan harapan rakyat,” kata dia.

Sementara itu, Kepala BPSDMD Jateng, Arief Irwanto mengatakan, proses orientasi terhadap anggota DPRD telah dilakukan sebagian. 

Nantinya, seluruh anggota DPRD se-Jateng akan dibagi dalam 33 angkatan dan dilakukan pelatihan secara bergiliran.