Penghargaan itu akan menjadi contoh bagi kementerian/lembaga dan kepala daerah lain.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpilih sebagai kepala daerah yang mampu mendorong pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Penghargaan ini menjawab kritikan politikus PSI yang menyerang Anies dengan isu transparansi APBD.

"Saya mengucapkan selamat dan apresiasi kepada para peraih penghargaan atas keberhasilannya membangun zona integritas di lingkungan unit kerja strategis," ujar Ma'ruf saat memberikan sambutan di Bidakara, Jakarta, Selasa (10/12).

Menurut Ma'ruf, penghargaan itu akan menjadi contoh bagi kementerian/lembaga dan kepala daerah lain. Ia pun mengingatkan agar Anies maupun Khofifah dapat memegang teguh prinsip integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Prinsip integritas di instansi pemerintah dinilai penting karena dapat mencegah penyimpangan kewenangan dan perilaku koruptif.

"Semakin baiknya integritas birokrasi maka akan memperkuat public trust dalam pelayanan publik kepada masyarakat," katanya.

Selain Anies, kepala daerah yang menerima penghargaan serupa yakni Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Keduanya menerima penghargaan langsung dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Penghargaan tahunan ini diberikan pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Penghargaan yang diterima Anies menjawab pertanyaan banyak kalangan, terutama politikus PSI yang sempat menggoyang dengan isu anggaran siluman dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Sementara (KUAPPAS) 2020. Salah satu pos anggaran yang menuai kontroversi adalah anggaran alat tulis kantor (ATK) berupa lem aibon yang mencapai Rp82,8 miliar.