Masing-masing merupakan sertipikat hak milik sebanyak 999 sertipikat dan hak pakai sebanyak 1 sertipikat

Program strategis nasional yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah yang sudah dilaksanakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) selama 3 tahun terakhir dinilai berjalan sukses hingga mendapat pujian dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.  

Hal tersebut disebabkan target yang diberikan oleh Presiden selalu sukses dicapai bahkan dilampaui.

Target 9 juta tanah terdaftar di tahun 2019, nampaknya juga sukses dilaksanakan di berbagai Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. 

Hal ini terlihat dari gencarnya penyerahan sertipikat yang dilakukan Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Wilayah BPN Provinsi di beberapa wilayah. Salah satunya Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Dalam 2 minggu terakhir, Kanwil BPN Provinsi NTB telah melakukan penyerahan sertipikat di Pulau Lombok dan Sumbawa, di antaranya Kabupaten Lombok Barat, Kota Bima dan Kabupaten Bima dengan total sertipikat keseluruhan sebanyak 3.058 sertipikat. 

Tepatnya pada Sabtu (30/11), Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Lombok Barat menyerahkan sebanyak 1.500 sertipikat PTSL yang terdiri dari 1 sertipikat Hak Pakai dan 1.499 sertipikat Hak Milik yang 1 sertipikat di antaranya adalah Tanah Ibadah (Tanah Pura).


 
Selanjutnya penyerahan sertipikat di Kota Bima pada Selasa. 

Sebanyak 554 sertipikat tanah hasil dari PTSL dan Redistribusi Tanah diserahkan kepada masyarakat dengan rincian 504 sertipikat tanah yang terdiri dari Hak Pakai sebanyak 74 sertipikat dan Hak Milik 430 sertipikat dihasilkan melalui PTSL dan melalui Redistribusi Tanah diserahkan sebanyak 50 sertipikat Hak Milik.
 
Selanjutnya, Rabu juga dilakukan penyerahan sertipikat di Kabupaten Bima. Terdapat 1.000 sertipikat tanah yang diserahkan dan terdiri dari sertipikat PTSL sebanyak 800 bidang dan Redistribusi Tanah sebanyak 200 bidang. 

Masing-masing merupakan sertipikat hak milik sebanyak 999 sertipikat dan hak pakai sebanyak 1 sertipikat.

“Penyerahan sertipikat ini adalah komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada rakyat. Selain itu, sertipikat tanah juga dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh modal usaha,” ujar Kepala Kanwil BPN Provinsi NTB, Slameto Dwi Martono disetiap sambutannya.