Selain itu, SKK Migas juga akan membantu KKKS untuk dapat memenuhi dokumen yang menjadi persyaratan perizinan serta mendampingi pengurusan perizinan di instansi terkait.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto secara resmi membuka layanan One Door Service Policy (ODSP) di kantornya, Jakarta, Rabu (15/1/2020). Layanan ini dibuka untuk merealisasikan target produksi minyak 1 juta barel per hari di 2030.

Menurut Dwi, seluruh layanan proses perizinan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) akan dilaksanakan dalam satu pintu dipercepat dari 15 hari menjadi 3 hari. Bahkan, Dwi mengaku ditantang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memangkas waktu perizinan hanya dalam satu hari. Dwi berjanji akan mengupayakannya.

"Lewat Pak Sekjen (ESDM, Ego Syahrial), Pak Menteri (ESDM, Arifin Tasrif) memberikan challenge yang mustinya 1 bulan jadi 1 hari. Kami akan meningkatkan upaya itu dari 3 hari menjadi satu hari," kata Dwi.

Selain itu, SKK Migas juga akan membantu KKKS untuk dapat memenuhi dokumen yang menjadi persyaratan perizinan serta mendampingi pengurusan perizinan di instansi terkait. Pasalnya, hingga saat ini tidak ada satu kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi yang hanya memerlukan 1 izin atau melibatkan 1 instansi. 

“Setiap kegiatan akan membutuhkan beberapa perizinan dari berbagai instansi. Dengan dukungan aktif SKK Migas, maka kita yakin tidak ada lagi kendala perizinan di hulu migas serta perizinan dapat diselesaikan lebih cepat," tutup mantan Dirut Pertamina ini.