Koalisi ini terdiri dari ICW, YLBHI, Pusako, Kontras, Mata, TII, Sahdar, Seknas Fitra, Perludem, PSHK, Imparsial, Jatam, Safenet, LBH Jakarta, dan Lokataru

Pihak Direktorat Jenderal Imigrasi mengaku memiliki catatan kedatangan Politisi PDI Perjuangan Harun Masiku, tersangka suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak Selasa (07/01/2020) sebelum operasi tangkap tangan (OTT) Wahyu Setiawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernyataan Imigrasi seolah membantah pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly yang sempat menyebut bahwa Harun Masiku berada di luar negeri sejak Komisioner KPU Wahyu Setiawan ditangkap KPK.

Sikap Menteri Yasonna kemudian dituding sebagai upaya merintangi proses penyidikan atau obstruction of justice oleh sekelompok Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi.

Koalisi ini terdiri dari ICW, YLBHI, Pusako, Kontras, Mata, TII, Sahdar, Seknas Fitra, Perludem, PSHK, Imparsial, Jatam, Safenet, LBH Jakarta, dan Lokataru. Sebagaimana undangan yang beredar di WhatsApp Group, mereka berencana akan melaporkan dugaan obstruction of justice ini ke KPK. 

"Narasi yang selama ini diucapkan oleh Yasonna Laoly pun mesti disorot tajam. Kuat dugaan bantahan Yasonna terkait dengan keberadaan Harun Masiku selama ini dilakukan untuk melindungi yang bersangkutan dari jerat hukum KPK," bunyi undangan yang diterima redaksi, Kamis (23/01/2020).

Laporan sedianya akan dilakukan pada hari ini, Kamis (23/02/2020) pukul 14.00 di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. 

"Untuk itu, kami ingin mengundang rekan jurnalis untuk meliput pelaporan dugaan obstruction of justice," demikian isi undangan tersebut.