Pimpinan tujuh partai mengeluhkan bantuan dana parpol diskriminatif.

Bantuan dana partai politik membuat 7 partai gurem, Partai Berkarya, PSI, Garuda, PKPI, Perindo, Hanura, PBB tergiur. Partai yang tidak lolos ambang batas parlemen ini menagih janji terkait bantuan dana partai politik.

Keluh kesah 7 petinggi partai politik peserta Pemilu 2019 yang tidak lolos parlemen itu diungkapkan langsung kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengungkapkan dalam rapat itu pimpinan tujuh partai mengeluhkan bantuan dana parpol diskriminatif. Hanya diperuntukkan bagi partai-partai yang punya kursi di DPR RI.

"Juga tadi ada pikiran tentang, mohon maaf, dana bantuan dari pemerintah," kata Priyo saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (29/1).

"Nah, kami-kami tujuh partai ini merasa tidak diperlakukan secara adil. Bantuan dari pemerintah itu dalam aturannya diperuntukkan bagi mereka yang lolos threshold dan mendapat kursi di parlemen," tambahnya.

Selain Berkarya, enam partai lain yang menghadiri pertemuan dengan Tito adalah PSI, Garuda, PKPI, Perindo, Hanura, PBB.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 menyebut partai yang punya kursi di DPR berhak mendapatkan dana bantuan parpol. Besaran dana itu senilai Rp1.000 setiap perolehan suara sah.

Menurut Priyo aturan tersebut diskriminatif. Padahal, tujuh parpol yang gagal di Pemilu 2018 juga mendapatkan suara dari pemilih. Namun suara itu tidak dihargai dengan dana bantuan parpol hanya karena tak meraih ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

"Kami total keseluruhan adalah sebelas persen lebih dari suara nasional. Ini kalau kami mau bersatu, ini bisa besar dan punya fraksi sendiri di parlemen kalau mau dan dibolehkan UU, tapi kan UU kejam sekali. Membunuh semua aspirasi ini," ucap mantan Wakil Ketua DPR itu.

Dalam rapat itu, ucap Priyo, para pimpinan parpol juga menyampaikan kegusaran soal ambang batas parlemen yang hendak dinaikkan menjadi 7 persen oleh partai di DPR. Priyo dkk bahkan mengusulkan tidak ada lagi ambang batas parlemen.

"Kalau nanti ada diskursus yang lebih baik dan sehat, kalau ada keinginan buat menaikkan ambang batas yang berujung membunuh demokrasi ini mestinya bisa dicegah," ujar dia.