Kedua menko Jokowi itu kerap menyampaikan logika yang sesat terkait kasus keuangan asuransi pelat merah.

Sikap politik Partai Demokrat untuk mengungkap skandal Jiwasraya semakin kuat. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman mempertanyakan sosok yang menjadi panglima tertinggi dalam kasus gagal bayar yang terjadi di PT. Asuransi Jiwasraya.

Tidak hanya itu, anak buah SBY itu menyinggung peran Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menko bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD yang kerap menjadi bumper dalam memberikan pernyataan di televisi dengan logika-logika yang bersifat menyesatkan.

"Siapa panglima tertinggi perampokan Jiwasraya ini? Menko Maritim dan Menko Polhukam sibuk jadi bamper di televisi dengan logika-logika sesat," kata Benny lewat cuitannya dalam akun @BennyHarmanID, Rabu (30/1).

Menurutnya, kedua menko Jokowi itu kerap menyampaikan logika yang sesat terkait kasus keuangan asuransi pelat merah.

Menariknya, Benny meyakini bahwa kasus Jiwasraya dan tersangka kasus dugaan suap komisioner KPU Wahyu Setiawan, Harun Masiku, akan ketemu di satu titik nantinya. Keberadaan Harun juga diketahui tidak jelas sampai hari ini.

"Makin sesat makin ketahuan jelas ke mana ujung kasus jiwasraya ini. Masiku dan Jiwasraya pasti ketemu di satu titik nanti! Rakyat monitor!" ucap Benny.

Apa maksud dari cuitan Benny? Seperti dikutip CNNIndonesia, saat diminta konfirmasinya, Benny enggan merinci terkait pernyataan-pernyataan Luhut dan Mahfud yang ia maksud menggunakan logika-logika sesat. Ia meminta agar hal tersebut ditanyakan ke Luhut dan Mahfud secara langsung. "Tanya mereka saja," kata Benny, Kamis (30/1).

Diketahui Partai Demokrat kerap memberikan pernyataan yang kritis ke pemerintah dalam menyikapi kasus Jiwasraya serta kesimpangsiuran informasi yang disampaikan Menkumham Yasonna Laoly dan eks Dirjen Imigrasi Ronny Sompie terkait keberadaan Harun dalam beberapa waktu terakhir.

Dalam kasus Jiwasraya, Demokrat masih terus mendesak agar DPR segera membentuk Pansus Hak Angket. Sedangkan dalam kasus kesimpangsiuran informasi Harun, Demokrat mempertanyakan langkah Yasonna membentuk tim gabungan.

Sebelumnya, Luhut meminta pihak yang mengaitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan kasus Jiwasraya untuk berhenti."Media jangan bikin berita gorengan. Kita cari solusi saja lah, presiden ngga ada kaitannya (dengan kasus Jiwasraya)," paparnya.

Sementara Mahfud juga memastikan bahwa kasus Jiwasraya ini tengah diproses dalam bentuk hukum pidana. Kasus ini tak akan mungkin dibelokkan melalui penyelesaian perdata.

"Biar diselesaikan, pidana itu tidak berubah hanya karena sesudah diketahui lalu ditempuh ke langkah-langkah keperdataan itu tidak boleh di dalam hukum pidana. Kita ikuti saja perkembangannya," kata Mahfud.