Carlo mulai ditugaskan ke luar instansi Kepolisian dengan penempatan sebagai Staf Ahli Menkopolhukam Bidang Ideologi dan Konstitusi.

Irjen (Pol) Drs Carlo Brix Tewu resmi dilantik Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Deputi Hukum dan Perundang-undangan di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (4/2/2020). Penunjukan Carlo sebagai salah seorang Deputi diharapkan mampu memperkuat Erick dalam agenda ‘bersih-bersih’ perusahaan BUMN. Lalu, siapa dan seperti apakah rekam jejak Jenderal Carlo? Tim Bizlaw.id merangkumnya untuk Anda.

Carlo Brix Tewu lahir di Tondano, Sulawesi Utara pada 13 September 1962. Jebolan Akademi Kepolisian (Akpol) 1985 ini meniti karir dari bawah. Antara lain sebagai Wakapolsek Taman Sari, Jakarta Barat pada 1986. Pada 1998 ketika Provinsi Timor Timur (sekarang Negara Timor Leste) bergejolak, Carlo dipercaya Kapolda Timtim sebagai penyidik yang menangani berbagai kasus di sana. Saat itu, Carlo masih berpangkat Kapten (sekarang AKP).

Carlo Tewu saat bertugas di Timtim

Nama Carlo mulai bersinar ketika dipercaya sebagai Direktur Narkoba Polda Metro Jaya dari 2002 hingga 2004. Dalam kurun waktu tersebut, Carlo menorehkan prestasi setelah ikut dalam tim bentukan Kapolri yang berhasil menangkap teroris Imam Samudra di Pelabuhan Merak pada 2002. Di era inilah Carlo didapuk memimpin tim anti teror yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Densus 88 Anti Teror Polri.

Pada tahun yang sama, Carlo Tewu juga ikut dalam tim yang sukses menangkap teroris lainnya yakni Ali Imron di Kalimantan Timur. Imam Samudra dan Ali Imron diketahui merupakan dalang di balik peristiwa Bom Bali 2002 atau akrab disebut Bom Bali 1.

Carlo Tewu (tengah) dan Tim dalam penangkapan Ali Imron di Kalimantan Timur.

Dari 2004 hingga 2006, jabatan Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya kemudian dipercayakan kepada Carlo. Dari 2006 hingga 2009, Carlo ditarik ke Bareskrim Mabes Polri sebagai Wakil Direktur 1 Kamtranas. Sementara dari 2009 hingga 2010, Carlo ‘pulang kampung’ dengan menjabat sebagai Wakapolda Sulawesi Utara, dan dilanjutkan sebagai Kapolda Sulawesi Utara dari 2010 sampai 2012.

Carlo kemudian kembali ke Jakarta dan dilantik sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri. Selanjutnya, Carlo mulai ditugaskan ke luar instansi Kepolisian dengan penempatan sebagai Staf Ahli Menkopolhukam Bidang Ideologi dan Konstitusi. Terakhir, Carlo menjabat sebagai Deputi V Bidkoor Kamtibmas di Kemenkopolhukam.

Sejak ditarik ke Kemenkopolhukam, Jenderal Carlo dipercaya Presiden sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat periode 2016 hingga 2017. Tugasnya, mengantarkan proses demokrasi yang adil dan damai melalui Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017.

Carlo Tewu saat menjabat Gubernur Sulawesi Barat

Adapun jabatan lain yang pernah diemban Carlo adalah Ketua Desk Penanganan Penyelundupan Manusia dan Pencari Suaka (2016-2018), Ketua Desk Penanganan Konflik Sosial (2016-2018), Ketua Gugus Tugas Gerakan Indonesia Tertib (2017-2019), Ketua Tim Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (2019), dan Sekretaris Pokja IV Satgas Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Kemenko Perekonomian (2017-sekarang).

Adapun Satgas Pokja IV diketahui memiliki prestasi gemilang yakni berhasil merampungkan 177 kasus dalam tiga tahun terakhir. Adapun potensi investasi yang berhasil diselamatkan dari kasus-kasus tersebut mencapai Rp880 triliun.