Dijelaskan Bamsoet, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kewenangan penyelidikan dan penyidikan sampai di tingkat Polsek

Dengan dalih untuk memperbaiki kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) mengusulkan agar Kepolisian Sektor (Polsek) tidak lagi berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan. 

Usulan tersebut disampaikan Mahfud MD saat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (19/02/2020).

"Karena Ketua Kompolnas itu Menko Polhukam. Ada gagasan yang oleh Presiden akan diolah agar Polsek-Polsek itu kalau bisa tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tapi tetap menjalankan fungsi sebagai pengayom, pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat," kata Mahfud MD.

Menanggapi usulan tersebut, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta agar Mahfud MD yang juga Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu memberikan penjelasan perihal usulan tersebut, serta bersama Kepolisian untuk membahas dan mengkaji usulan tersebut secara matang.

Dijelaskan Bamsoet, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kewenangan penyelidikan dan penyidikan sampai di tingkat Polsek.

Bamsoet juga meminta agar Menkopolhukam bersama Kepolisian tidak lupa juga memperhatikan sisi sosiologis maupun yuridis dari usulan tersebut, agar penerapannya dapat sesuai dengan kebutuhan institusi Kepolisian.

"Keberadaan Polsek merupakan perpanjangan tangan Polri ke lingkup masyarakat, baik di tingkat kelurahan maupun pedesaan. Itu ditujukan agar penegakan hukum bersifat menyeluruh hingga ke kalangan masyarakat terbawah," tegas Bamseot.