Erick mengaku tak habis pikir, kenapa di antara perusahaan pelat merah malah terjadi aksi ‘cakar-cakaran’ hukum hingga berlanjut ke tingkat pengadilan, bahkan Mahkamah Agung (MA).

Menteri BUMN Erick Thohir  kembali menggebrak. Usai mengkritik banyaknya perusahaan BUMN yang malah berbisnis perhotelan dan pendidikan tinggi, Erick kini beralih ke pembenahan lain. Yakni, menuntaskan persoalan hukum yang justru melibatkan sesama perusahaan BUMN. 

Erick mengaku tak habis pikir, kenapa di antara perusahaan pelat merah malah terjadi aksi ‘cakar-cakaran’ hukum hingga berlanjut ke tingkat pengadilan, bahkan Mahkamah Agung (MA).

Namun begitu, Erick membutuhkan dukungan kuat. Nah, dukungan itu ada di tangan Jenderal Carlo Brix Tewu, perwira tinggi Kepolisian yang saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian BUMN. Di tangan Carlo, 17 perusahaan BUMN yang saat ini mengalami persoalan hukum akan diurai hingga tuntas.

"Katanya keluarga, bersinergi, kok ribut dibawa keluar. Oleh karena itu, program 100 hari Pak Carlo bagaimana menyelesaikan hal ini," tegas Erick di Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Sejauh ini, sambung Erick, dari total 17 kasus, sebanyak 8 sengketa telah berhasil diurai. Sementara 9 kasus lainnya masih dalam proses pencarian solusi. "Kalau tidak selesai baru kami lihat, mana yang perdata, mana yang pidana dan mana yang harus dituntaskan," imbuhnya.

Dengan kata lain, perusahaan BUMN yang sulit diatur alias ‘bandel’ dipastikan akan berakhir di meja Jenderal Carlo. Kalau tidak lagi bisa didamaikan, seperti kata Erick, perusahaan BUMN tersebut bisa saja akan berujung pidana.