Sebaliknya, Menkominfo, Johnny G. Plate justru menyebut postingan nyaris telanjang itu tak melanggar UU ITE karena bernilai seni

Foto semi bugil berdalih kampanye melawan body shaming yang diunggah artis Tara Basro menuai polemik di masyarakat, karena dianggap mengandung unsur pornografi. 

Atas unggahan dan polemik tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) punya pandangan yang berbeda-beda. Humas Kemkominfo, Ferdinandus Sitepu menyebut postingan pemeran film Pengabdi Setan itu melanggar UU ITE. 

Sebaliknya, Menkominfo, Johnny G. Plate justru menyebut postingan nyaris telanjang itu tak melanggar UU ITE karena bernilai seni. 

Menanggapi hal itu, Sekjen Forum Umat Islam (FUI), Muhammad Al Khaththath menilai menteri asal Partai NasDem itu offside.

"Menkominfo sudah offside karena unggahan Tara Basro telah melanggar UU ITE 19/2016, Pasal 27 ayat 1 tentang konten yang melanggar kesusilaan," jelas Al Khaththath, Sabtu (07/03/2020). 

Penilaian tersebut diberikan FUI mengingat sebelumnya, bawahan Menkominfo sudah terlebih dahulu 'memvonis' ada dugaan pelanggaran UU ITE. Oleh sebab itu, Al Khaththath meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa bersikap tegas kepada pembantunya lantaran sudah membuat kegaduhan. 

"Itu Menkominfo tidak layak jadi, seharusnya Presiden Jokowi dapat mencopot Jhonny G. Plate karena sudah melanggar kok masih dibela," tegas Khaththath.

Humas Kemkominfo, Ferdinandus Sitepu sebelumnya beralasan, unggahan Tara Basro di akun Twitternya mengandung unsur pornografi dan melanggar UU ITE lantaran telah memenuhi unsur Pasal 27 ayat 1 tentang melanggar kesusilaan. 

Dalam pasal 27 Ayat 1 termaktub bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

"Yang jelas kami melihat itu memenuhi unsur Pasal 27 ayat 1 tentang melanggar kesusilaan. Itu menafsirkan ketelanjangan," ujar Ferdinandus Sitepu.