Kedua peraturan itu akan membuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah semakin solid dalam menghentikan mata rantai virus corona.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan peraturan pemerintah (PP) dan keputusan presiden (keppres) terkait penanganan penyebaran virus corona (Covid-19). Kedua peraturan itu akan membuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah semakin solid dalam menghentikan mata rantai virus corona.

"Dengan terbitnya PP ini semua jelas, para kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan kepala daerah harus sesuai koridor undang-undang, PP, keputusan presiden tersebut," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers, Selasa (31/3).

Dua regulasi yang diterbitkan Jokowi itu adalah PP tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB serta Keppres tentang Penetapan Status Darurat Kesehatan Masyarakat.

Jokowi berharap PP dan keppres yang telah ditandatangainya itu bisa mulai berjalan sehingga efektif.

"Saya berharap agar provinsi, kabupaten, kota sesuai undang-undang yang ada silakan berkoordinasi dengan Ketuga Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 agar semuanya memiliki sebuah aturan main yang sama yaitu undang-undang, PP, keppres yang telah baru saja saya tanda tangan," kata Jokowi.

Diketahui, beberapa kepada daerah dinilai sudah melangkahi kebijakan pemerintah pusat dengan menetapkan status karantina wilayah atau lockdown. Pasalnya, kebijakan daerah itu tanpa melalui izin dari pemerintah pusat.

Begitu pula dengan surat Gubernur DKI Anies Baswedan yang meminta izin untuk menetapkan Ibu Kota dalam status karantina wilayah. Istana dengan tegas menolak.