Presiden meminta dukungan DPR untuk menyetujui Perppu tersebut.

Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu ini diterbitkan sebagai respon pemerintah dalam penanganan wabah virus corona di Tanah Air.

Berdasarkan Perppu ‘Lawan Corona’ tersebut, pemerintah akan mengucurkan dana Rp 405,1 triliun sebagai penambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 dalam rangka penanganan Covid-19. 

Secara rinci, dana Rp 405,1 triliun itu akan dialokasikan untuk belanja bidang kesehatan sebesar Rp 75 triliun, perlindungan sosial Rp 110 triliun, insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat Rp 70,1 triliun, pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) senilai Rp 150 triliun. 

“Anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD, pembelian alat-alat kesehatan seperti test kits, reagen, ventilator dan lain-lainnya, dan upgrade rumah sakit rujukan, termasuk wisma atlet, insentif dokter, perawat dan tenaga rumah sakit juga untuk santunan kematian tenaga medis serta penanganan permasalahan kesehatan lainnya,” kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3/2020).   

Untuk itu, Presiden meminta dukungan DPR untuk menyetujui Perppu tersebut. “Terakhir saya mengharapkan dukungan dari DPR RI Perppu yang baru saja saya tandatangani ini akan segera diundangkan dan dilaksanakan, dan dalam waktu secepat-cepatnya kami akan menyampaikan ke DPR RI untuk mendapatkan persetujuan menjadi Undang Undang,” demikian Presiden.