Surat permohonan ‘menggembok’ Jakarta itu sempat ditolak

Setelah sempat ditolak karena kekurangan data pendukung, usulan Gubernur DKI Jakarta untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Ibu Kota akhirnya disetujui Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto. Disebutkan, surat persetujuan PSBB di Jakarta akan diteken Terawan pada Senin (6/4/2020) malam.

"Malam ini surat (persetujuan) akan di tandatangani Menkes," kata Sekjen Kemenkes Oscar Primadi seperti dilansir Liputan6.com, Senin (6/4/2020).

Apabila daerah ditetapkan PSBB, maka pemerintah akan melakukan peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, moda transportasi, kegiatan khusus terkait pertahanan dan keamanan.

Pengecualian peliburan tempat kerja diberikan bagi kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, serta pelayanan kesehatan.

Selain itu, perusahaan harus menjaga jumlah minimum karyawan dan tetap menerapkan physical distancing atau menjaga jarak aman sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona. 

Adapun bidang usaha yang boleh beroperasi antara lain toko yang berhubungan dengan barang pangan dan kebutuhan pokok, termasuk warung makan, rumah makan, maupun restoran.

Kantor bank, ATM, media cetak, media elektronik, layanan internet, penyiaran, SPBU, hingga jasa pengiriman paket barang tetap diperbolehkan beroperasi.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta mengirimkan surat permohonan PSBB di Jakarta kepada Menkes Terawan. Namun surat permohonan ‘menggembok’ Jakarta itu sempat ditolak karena belum dilengkapi sejumlah data pendukung.