Jokowi kembali menekankan, seluruh anggaran tersebut harus digunakan untuk tiga prioritas yakni kesehatan, jaring pengaman sosial dan stimulus ekonomi untuk UMKM dan pelaku usaha.

Presiden geram setelah mengetahui masih ada pemerintah daerah yang belum merealokasi dan refocusing anggarannya untuk penanganan virus corona serta dampaknya terhadap sosial-ekonomi. Bahkan, Jokowi mencatat masih ada 103 pemerintah daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial. Lalu ada 140 pemerintah daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak COVID-19 terhadap ekonomi.

"Bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan COVID-19. Artinya ada di antara kita yang masih belum memiliki respons dan belum ada feeling dalam situasi yang tidak normal ini," tuturnya saat membuka Rapat Sidang Paripurna, Selasa (14/4/2020).

Terkait hal ini, Jokowi kemudian memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegur kepala daerah yang dimaksud.

"Saya melihat, setelah saya cermati, saya mencatat masih ada beberapa daerah yang APBD-nya business as usual. Ini saya minta Menteri Dalam Negeri, saya minta Bu Menteri Keuangan agar mereka ditegur," tuturnya.

"Saya ingin menekankan sekali lagi agar seluruh kementerian, lembaga dan seluruh pemerintah daerah menyisir ulang kembali APBN dan APBD-nya. Pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas, sekali lagi pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas,” tambah Presiden.

Jokowi kembali menekankan, seluruh anggaran tersebut harus digunakan untuk tiga prioritas yakni kesehatan, jaring pengaman sosial dan stimulus ekonomi untuk UMKM dan pelaku usaha.

"Potong rencana belanja yang tidak mendesak, perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat. Fokuskan semuanya, fokuskan kekuatan kita pada upaya penanganan COVID-19. Baik di bidang kesehatan maupun penanganan sosial ekonominya," tambahnya.