Pemerintah Indonesia bahkan sudah mulai mengkampanyekan untuk hidup berdampingan dengan virus COVID-19 selama vaksin belum ditemukan

Mau tidak mau, suka tidak suka, pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19 telah mengubah tatatan kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, berbagai upaya dilakukan pemerintah, salah satunya mengimbau masyarakat untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah.

Bila tak ada kepentingan mendesak, hampir semua negara mengimbau warganya untuk tidak beraktivitas di luar rumah. Jadi, pada akhirnya semua sendi kehidupan berubah secara drastis. Perubahan tersebut tentu juga berdampak luas di banyak sektor. 

Berubahnya aktivitas masyarakat, membuat dunia usaha sepi, seperti bidang pariwisata, transportasi online, penjuaan retail dan masih banyak lagi. Seiring berjalannya waktu, tinggal di rumah dinilai tidak bisa selamanya diterapkan untuk menjaga keseimbangan perekonomian. Sejumlah negara pun mulai melonggarakan kebijakan terkait mobilitas warganya. 

Akan tetapi, di sisi lain, COVID-19 masih terus mengancam. Korban jiwa akibat virus yang pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, China pun terus bertambah. Di sinilah, pola hidup baru atau 'new normal' akan diimplementasikan.

Pemerintah Indonesia bahkan sudah mulai mengkampanyekan untuk hidup berdampingan dengan virus COVID-19 selama vaksin belum ditemukan. Hal tersebut dinyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa kesempatan, termasuk pada Jumat (15/05/2020) lalu.

Akan tetapi, kata Jokowi, hidup berdampingan dengan COVID-19 bukan berarti menyerah dan pesimistis, melainkan justru itu menjadi titik tolak menuju tatanan kehidupan baru masyarakat atau yang disebut new normal. Presiden Jokowi ingin agar masyarakat kembali produktif, artinya bisa bisa kembali beraktivitas tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

"Kita harus melihat kondisi masyarakat saat ini, yang kena PHK, yang tidak berpenghasilan, ini harus dilihat. Kita ingin masyarakat produktif dan tetap aman dari COVID-19. Berdampingan itu justru kita tidak menyerah, tapi menyesuaikan diri. Kita lawan keberadaan COVID-19 tersebut dengan mengedepankan dan mewajibkan protokol kesehatan yang ketat," jelas Jokowi.

Dijelaskan Presiden Jokowi, protokol kesehatan ketat yang harus dipatuhi antara lain menjaga jarak aman (social distancing), selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, mengenakan masker, serta membatasi perjalanan yang tidak perlu.

Pada akhirnya, konsep new normal life pun menjadi viral dan diperbincangkan tidak hanya di Indonesia namun juga di seluruh dunia. Konsep ini tak hanya diberlakukan di negara kita karena ini merupakan konsep dari Organisasi Kesehatan Dunia atau The World Health Organization (WHO).

Sejak merebaknya wabah COVID-19, WHO telah menetapkannya sebagai pandemi global. Tercatat hingga Senin, (25/05/2020) jumlah orang yang positif terpapar COVID-19 di seluruh dunia mencapai lebih dari 5,4 juta dengan tingkat kesembuhan mencapai 2,165 juta orang dan meninggal dunia 344,760 orang.

Terkait konsep new normal life versi WHO ini, aktivitas hidup akan dikembalikan pada kondisi sebelum terjadinya COVID-19. Karena itulah banyak negara yang tertarik dan ingin menerapkan konsep ini dengan melonggarkan aturan lockdown.

Indonesia sendiri telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran COVID-19. Aktivitas perkantoran dan bisnis dihentikan dan masyarakat pun dilarang berkumpul.

Akan tetapi, negara yang akan menerapkan konsep new normal WHO tidak bisa dilakukan hanya dengan melonggarkan physical distancing saja, ada beberapa ketentuan yang harus dipahami. Berikut ini beberapa ketentuan yang disyaratkan WHO seperti dikutip dari laman resminya.

1. Negara yang akan menerapkan konsep new normal harus memiliki bukti bahwa penularan COVID-19 di wilayahnya telah bisa dikendalikan.

2. Sistem kesehatan yang ada, dari rumah sakit hingga peralatan medis sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak, hingga melakukan karantina orang yang terinfeksi.

3. Risiko wabah virus Corona harus ditekan untuk wilayah atau tempat dengan kerentanan yang tinggi. Utamanya untuk rumah orang lanjut usia, fasilitas kesehatan mental, maupun kawasan pemukiman yang padat.

4. Untuk penerapan new normal WHO di lingkungan kerja ditetapkan langkah-langkah pencegahan melalui penerapan jaga jarak fisik (physical distancing), fasilitas cuci tangan, dan etika pernapasan (dengan masker).

5. Risiko terhadap kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu wilayah harus bisa dikendalikan.

6. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, berpendapat, dan dilibatkan dalam proses masa transisi konsep new normal WHO ini.

Direktur Regional WHO Eropa, Dr Hans Henri P. Kluge mengatakan, sebelum melonggarkan pembatasan (lockdown), setiap negara harus memastikan kriteria-kriteria tersebut diterapkan. 

"Jika tak bisa mengikuti kriteria tersebut mohon Anda pikirkan kembali pelonggaran lockdown tersebut,” kata Hans Henri P. Kluge saat memberi keterangan pers.

Insiatif untuk melonggarkan pembatasan melalui konsep new normal WHO segera saja disambut dunia. Sejumlah negara pun mulai melonggarkan lockdown, seperti Spanyol, Italia, dan Inggris yang angka kasusnya tertinggi di Eropa.

Aktivitas perkantoran, kegiatan bisnis, hingga sekolah-sekolah banyak yang mulai dibuka kembali. Amerika Serikat yang jumlah kasus Covid-19 termasuk tertinggi dunia juga berencana akan segera mengakhiri lockdown.