Proses hukum yang tengah berjalan merupakan kewenangan jaksa. 

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD buka suara soal tuntutan ringan penyerang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Sayangnya, Mahfud memilih bicara irit soal tersebut.

Mahfud lebih terkesan untuk menghindari pertanyaan itu. Menurutnya, proses hukum yang tengah berjalan merupakan kewenangan jaksa. 

"Tak boleh ikut urusan pengadilan. Saya menteri koordinator, bukan menteri eksekutor," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu, di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin, (15/6/2020). 

Mahfud menambahkan, kejaksaan memiliki hak melakukan tuntutan. Sementara itu, keputusan menjadi kewenangan hakim pengadilan.

"Ada alasan-alasan hukum yang tentu bisa dipertanggungjawabkan sendiri," kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini. 

Dia menilai segala hal yang dilakukan jaksa dan pengadilan memiliki berbagai pertimbangan. Mahfud menekankan setiap keputusan yang diambil penegak hukum harus memiliki dasar kuat. 

Kasus penyiraman air keras terhadap Novel terjadi pada Selasa, 11 April 2017. Terdakwa penyerang Novel Baswedan, Ronny Bugis, dituntut hukuman satu tahun penjara. Ia dinilai terbukti terlibat kasus penyiraman air keras.