Namun di tengah keramaian tersebut, justru ada yang sunyi. Ya, Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, senyap suara di tengah gonjang ganjing RUU HIP.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tak henti-hentinya mendapat sorotan publik dan menjadi polemik baru. Bahkan, pada Rabu (24/6/2020), ribuan orang mengikuti aksi penolakan RUU HIP di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Bahkan belakangan, PDI-P menginginkan keberadaan RUU HIP untuk mengatur tugas, fungsi dan wewenang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Mengenai polemik RUU HIP, sudah sejak awal PDI Perjuangan hanya menginginkan hadirnya suatu undang-undang yang berfungsi sebagai payung hukum yang dapat mengatur wewenang, tugas dan fungsi BPIP dalam melakukan pembinaan ideologi bangsa," kata Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P), Ahmad Basarah

Namun di tengah keramaian tersebut, justru ada yang sunyi. Ya, Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, senyap suara di tengah gonjang ganjing RUU HIP.



Merasa 'kehilangan` membuat Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid mempertanyakan keberadaan Yudian Wahyudi. "Kepala BPIP “Menghilang” di Tengah Ramainya Pembahasan RUU HIP. Mungkin krn kepala BPIP repot/takut bersikap?," cuit Hidayat lewat akun Twitternya.

Menurut Hidayat, Kepala BPIP memang bersikap menolak RUU HIP yang tidak sesuai dengan Pancasila. Namun, dia berharap Kepala BPIP punya sikap tegas terkait polemik yang terjadi belakangan ini.



"Krn Kepala BPIP pertama (Dr Yudi) dan Jend (Purn) Tri Sutrisno (yg jg Waket DewanPengarahBPIP) malah menolak RUU HIP yg tak sesuai dg Pancasila itu," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah memutuskan menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila. Alasannya bukan karena aspek subtansial atau tidak substansial dalam rancangan undang-undang itu, melainkan agar untuk sementara ini pemerintah berkonsentrasi pada penanganan pandemi wabah virus corona.

Keputusan menunda tidak sama dengan membatalkan. Artinya, masih ada peluang di lain waktu bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahasnya lagi. Padahal yang publik soroti dari rancangan undang-undang itu kadar urgensinya, selain juga karena dicurigai akan membuka peluang komunisme bersemi lagi di Indonesia.

Parlemen tiba-tiba manut keputusan pemerintah, padahal sebelumnya, terutama fraksi partai-partai yang berbasis massa kalangan muslim, mengisyaratkan menolaknya. Senayan jugalah yang mengusulkan rancangan undang-undang itu masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020.