Dalam situasi seperti ini seyogyanya Presiden mengurungkan niatnya untuk reshuffle kabinetnya atau lembaga-lembaga sampai masalah pandemi virus corona bisa teratasi.

Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada penutupan perdagangan di pasar spot kembali melemah. Jumat (3/7/2020) rupiah ditutup pada level Rp 14.522 per dolar AS atau melemah 145 poin, atau sebesar 1,01 persen dibandingkan penutupan sebelumnya Rp 14.378 per dollar AS.

Direktur PT.TRFX Garuda Berjangka Ibrahim mengatakan pelemahan rupiah terjadi karena peningkatan kasus Covid-19 dan adanya isu reshuffle oleh Presiden Joko Widodo. Keduanya menjadi sentimen negatif pergerakan rupiah.

“Dengan karut marutnya situasi saat ini, pasar kembali apatis sehingga arus modal asing yang sudah terparkir di pasar dalam negeri kembali keluar pasar dan ini harus di jadikan pelajaran terpenting bagi pemangku pejabat negara saat ini,” kata Ibrahim.

Data per 2 Juli 2020 menunjukkan jumlah kasus Covid-19 mencapai 59.394 orang, atau naik 2,81 persen atau bertambah 1.624 orang dibandingkan posisi hari sebelumnya.

Penambahan pasien dalam sehari merupakan rekor tertinggi sejak Indonesia mencatatkan kasus perdana pada awal Maret 2020 lalu. Laju kenaikannya juga cukup agresif yakni 2,81 persen, atau yang tercepat sejak 18 Juni.

Secara bersamaan Presiden Joko Widodo seperti dilansir kompas.com, kemungkinan akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kurang populer. Kebijakan tersebut bisa saja berupa pergantian/ reshuffle para pembantunya berupa lembaga-lembaga yang kurang produktif atau merombak kabinetnya.

“Walaupun kebijakan tersebut merupakan hak proregratif Presiden namun apa begitu mendesak perombakan tersebut. Sedangkan saat ini negara dalam kedaaan darurat nasional akibat pandemi Covid-19,” ungkap dia.

Kondisi tersebut juga membuat intervensi Bank Indonesia di pasar Valas, Obligasi dan SUN di perdagangan DNDF dan strategi bauran ekonomi yang diterapkan baik oleh Pemerintah maupun Bank Indonesia menjadi tidak berfungsi akibat pasar terlalu condong kepada pengumuman kebijakan presiden.

“Dalam situasi seperti ini seyogyanya Presiden mengurungkan niatnya untuk reshuffle kabinetnya atau lembaga-lembaga sampai masalah pandemi virus corona bisa teratasi. Pemerintah seharusnya bisa fokus terhadap penanganan pandemi yang masih belum ada kepastiannya,” tambah dia.

Dari ekstenal, sentimen negatif juga datang dari kekhawatiran pasar akan gesekan diplomatik antara Washington dan Beijing atas kebebasan sipil di Hong Kong.

Ditambah lagi, kemarin senat AS menyetujui undang-undang terkait hukuman bank yang melakukan bisnis dengan pejabat China yang sudah menerapkan undang-undang keamanan nasional baru Beijing untuk Hong Kong.