Diduga kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini Edhy Prabowo itu menguntungan sejumlah politisi.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti semakin terang-terangan mengeritik penerintah Jokowi, terutama terkait cantrang dan ekspor benih lobster. Terlebih, diduga kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini Edhy Prabowo itu menguntungan sejumlah politisi.

Susi dalam beberapa hari ke belakang memang kerap kali mengunggah tautan-tautan berita soal perkembangan terbaru soal kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Edhy Prabowo. Itu semua pun langsung menimbulkan respons netizen bermacam-macam dari yang mendukung hingga menolak secara keras.

Salah satunya dengan retweer laporan dari Majalah Tempo Edisi Senin, 6 Juli 2020, soal jumlah perusahaan eksportir benur lobster terus bertambah semenjak Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menerbitkan aturan yang memperbolehkan praktik tersebut beberapa waktu lalu. Saat ini, jumlahnya telah mencapai 30 perusahaan.



Perusahaan tersebut terdiri dari atas 25 perseroan terbatas (PT), 3 persekutuan komanditer (CV), dan 2 usaha dagang (UD). Sejumlah kader partai menjadi aktor di belakang perusahaan-perusahaan eksportir benur lobster tersebut. Di PT Royal Samudera Nusantara, misalnya, tercantum nama Ahmad Bahtiar Sebayang sebagai komisaris .

Kemudian ada tiga eksportir lain yang terafiliasi dengan Partai Gerindra. PT Bima Sakti Mutiara, misalnya, hampir semua sahamnya dimiliki PT Arsari Pratama. Komisaris Bima Sakti adalah Hashim Sujono Djojohadikusumo, adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Gerindra. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, putri Hashim, duduk sebagai direktur utama.

Lalu juga, dalam daftar eksportir tersebut tarsemat nama Fahri Hamzah, bekas politikus PKS yang kini menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, tercatat membandari modal PT Nusa Tenggara Budidaya yang bermarkas di Gedung Cyber, Kuningan Barat, Jakarta Selatan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjamin penetapan eksportir benih lobster, termasuk yang berkaitan dengan politikus, telah melalui prosedur yang baku, tanpa keistimewaan.



Reaksi Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 Fahri Hamzah tengah disorot karena mulai bermain di bisnis lobster pasca-kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka keran ekspor benur yang sempat dilarang era Menteri KKP Susi Pudjiastuti.

Fahri yang berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB), ikut menjadi pemodal di satu dari 30 perusahaan yang ditetapkan Menteri KKP Edhy Prabowo sebagai eksportir benih lobster tersebut, yakni PT Nusa Tenggara Budidaya.

Fahri pun tidak membantah perannya di bisnis ini, setelah pemilik akun @Konco_82 bertanya kepada wakil ketua umum Partai Gelora Indonesia itu pada Minggu (5/7).

Akun tersebut juga menautkan artikel yang diterbitkan Majalah Tempo berjudul "Musim Kenduri Berburu Bayi" pada Sabtu (4/7).

"Halo @Fahrihamzah? Mulai berbisnis nih bro," tulis @Konco_82.

"Kuliah di FEUI lalu hampir 20 tahun kerja pemerintahan, sekarang bisnis boleh dong," jawab @Fahrihamzah dengan emoticon tertawa.

Politisi Partai Gelora itu pun melanjutkan penjelasannya lewat cuitan berikutnya.

"Tentang FH Kok Cawe-cawe bisnis: @fahrihamzah: Saya kan pensiunan (sejak 1/10/2020) jadi boleh bisnis sekarang. Kalau saya enggak boleh jadi pengusaha terus saya harus jadi apa? Hampir 20 tahun kerja pemerintahan gak korupsi. Masak gak boleh usaha?" jelas Fahri.

Dia kemudian menjelasakan tentang bisnisnya di NTB. Menurut FH -inisial Fahri Hamzah, sebagai putra daerah, dirinya tentu akan memilih tanah kelahirannya itu sebagai basis usaha.

Tujuannya, supaya ada efeknya terhadap pembangunan daerah itu.

"Dulu saya mendorong pembangunan pakai dana negara (APBN) sekarang saya dorong pembangunan pakai dana swasta apa salahnya?" cuit @Fahrihamzah sembari menuliskan tagar #FHvsTEMPO.

Begitu pula tentang mitra, Fahri yang saat menjadi wakil rakyat dikenal sebagai vokalis Senayan menjelaskan dirinya memerlukan kemitraan dengan para investor dalam dan luar negeri untuk bisnis.

Bahkan, seperti dilansir jpnn, Fahri mengaku juga sedang mengembangkan sektor-sektor lain di NTB. Mulai pertanian, kelautan, perkebunan, parawisata dan lainnya agar nilai tambah dan dampak sosialnya lebih massif.

"Bisnis Lobster. @fahrihamzah: saya bukan orang baru karena kami orang pesisir, saya dulu menghindari terjun langsung karena menjabat. Tidak etis saja. Tapi keluarga saya juga keluarga nelayan dan petambak udang dan ikan. Lobster bukan dunia baru. Saya paham peta," jelas Fahri.

Terkai ekspor benur yang disponsori penyelundup, Fahri punya argumen tersendiri. Justru, katanya, kalau ekspor terbuka maka penyelundupan hilang.

"Logikanya ngapain nyelundup kalau jalur legal lebih jelas. Menurut saya justru penolakan ekspor untungkan penyelundup dengan permainan terbatas dan menyogok sepanjang jalan," tegas @Fahrihamzah.

Politikus yang lahir di Pulau Sumbawa ini juga mengatakan bahwa selama ini nelayan menjadi korban. Sebab, bisnis lobster ini adalah usaha nelayan pesisir yang hidup dari laut. Mereka ingin tangkapan mereka dibeli secara legal.

Tidak seperti selama ini dibeli penyelundup. Nanti mereka dikorbankan. Padahal itu hidup mereka sehari-hari.

Makanya dia menginginkan adanya kebijakan yang bijak. Melarang nelayan kecil menangkap lobster kecil dan membebaskan pemodal besar dinilainya sebagai tindakan tidak bijak.

"Rakyat pesisir adalah kantong kemiskinan, pilihan bagi nelayan untuk mengubah nasib harus banyak. Hidup mereka terbatas," tulis Fahri.

Lewat postingannya, Fahri juga menjelaskan soal logika ekspor. Dia mengatakan, lobster itu produksi (netas) rutin. Minyak dan Mineral perlu jutaan tahun. Kok tidak dilarang?

"Tambang bisnisnya orang kaya. Lobster bisnisnya nelayan miskin. Kok rakyat dilarang? Laut itu luas, tiga kali daratan. Punah itu fiksi yang tidak adil bagi nelayan," sebut FH.

Fahri mengakhiri cuitannya soal lobster ini dengan ajakan menatap ke depan.

"MENATAP KE DEPAN.@fahrihamzah: Sekarang, kebijakan ini disambut pesta rakyat. Kita lupakan masa lalu tapi kita harus mau berbuat yang lebih baik. Pengusaha sekarang diwajibkan bikin budidaya. Negara dapat pemasukan, nelayan dapat penghasilan, pengusaha menjadi mitra," tandasnya.