proses ekstradisi Maria Pauline Lumowa tak lepas dari diplomasi hukum tingkat tinggi dan hubungan baik antara Indonesia dan Serbia.

Keberhasilan proses ekstradisi tersangka kasus L/C fiktif Bank BNI 46, Maria Pauline Lumowa tak lepas dari diplomasi hukum tingkat tinggi dan hubungan baik antara Indonesia dan Serbia.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, pemerintah Serbia bersedia bekerja sama dengan baik karena memiliki kedekatan historis sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno.

"Historikal sejak zaman Soekarno adanya komunikasi antara Serbia dengan Indonesia sebelum negara ini (Serbia) mengalami perpecahan," kata Argo, Jumat (10/07/2020).

Menurut Argo, ikatan Indonesia-Serbia makin terjalin khususnya saat terjadinya konflik di negata tersebut. Prajurit Tanah Air banyak terjun membantu di bawah payung pasukan khusus perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

"Pada saat negara ini konflik, pasukan Indonesia yang di bawah UN PBB banyak membantu di sana, Yugoslavia. Jadi secara historikal negara Serbia ini tak lupa," jelas dia.

Kesuksesan ektradisi Maria Pauline Lumowa juga tak lepas dari kerja sama Polri, Kemenkumham, Kemlu dan Pemerintah Serbia.

"Adanya komunikasi yang intensif antara Polri, Kemenkumham dan Kemenlu dengan otoritas negara Serbia berkaitan dengan keberadaan tersangka ini," papar Argo.

Pihaknya bersyukur bahwa upaya mengirimkan red notice selama beberapa tahun terakhir akhirnya membuahkan hasil.

"Jadi dengan adanya permintaan red notice terkait keberadaan tersangka ini, Serbia membantu menyerahkan ke Indonesia," tuturnya.

Kasus L/C fiktif BNI 46 melibatkan 16 orang tersangka yang salah satunya adalah Maria Pauline Lumowa. Pauline Lumowa diekstradisi dari Serbia ke Indonesia pada Rabu (8/7).

Keberhasilan proses ekstradisi itu tidak lepas dari diplomasi hukum tingkat tinggi dan hubungan baik antarkedua negara.

Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif.

Pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar AS dan 56 juta Euro kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu.

Aksi PT Gramarindo Group diduga mendapat bantuan dari 'orang dalam' karena BNI tetap menyetujui jaminan L/C dari Dubai Bank Kenya Ltd., Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd., dan The Wall Street Banking Corp yang bukan merupakan bank korespondensi Bank BNI.

Pada Juni 2003, pihak BNI yang curiga dengan transaksi keuangan PT Gramarindo Group mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor.

Dugaan L/C fiktif ini kemudian dilaporkan ke Mabes Polri, namun Maria Pauline Lumowa sudah lebih dahulu terbang ke Singapura pada September 2003 alias sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus yang dibentuk Mabes Polri.

Perempuan kelahiran Paleloan, Sulawesi Utara, pada 27 Juli 1958 tersebut belakangan diketahui keberadaannya di Belanda pada 2009 dan sering bolak-balik ke Singapura.

Pemerintah Indonesia sempat dua kali mengajukan proses ekstradisi ke Pemerintah Kerajaan Belanda, yakni pada 2010 dan 2014 karena Maria Pauline Lumowa ternyata sudah menjadi warga negara Belanda sejak 1979.

Namun, kedua permintaan itu direspons dengan penolakan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda yang malah memberikan opsi agar Maria Pauline Lumowa disidangkan di Belanda.

Upaya penegakan hukum lantas memasuki babak baru saat Maria Pauline Lumowa ditangkap oleh NCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia, pada 16 Juli 2019.

"Penangkapan itu dilakukan berdasarkan red notice Interpol yang diterbitkan pada 22 Desember 2003. Pemerintah bereaksi cepat dengan menerbitkan surat permintaan penahanan sementara yang kemudian ditindaklanjuti dengan permintaan ekstradisi melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham," tutur Menkumham Yasonna Laoly.