BPIP sudah menjalankan aktivitasnya sebagai lembaga negara.

Keinginan Presiden Jokowi agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memiliki landasan hukum dalam bentuk UU mendapat penolakan keras Partai Demokrat.

"Sebenarnya dengan Perpres sudah cukup karena memang domain pembentukan lembaga negara melalui Perpres," kata Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron, Jumat (10/7).

Herman mengatakan, sudah ada UU yang mengamanatkan pembentukan lembaga melalui Perpres.

"Ada undang-undang yang amanahkan pembentukan lembaga melalui Perpres belum juga dibentuk meski ada batasan waktu harus sudah terbentuk. Misal Badan Pangan Nasional," kata Anggota Baleg DPR F-Demokrat itu.

Herman juga menilai, BPIP sudah menjalankan aktivitasnya sebagai lembaga negara. Bahkan hingga saat ini, tak ada yang mempermasalahkan payung hukum BPIP.

"Saat ini juga sudah berjalan dan buktinya tidak ada yang permasalahkan. Justru harus diperkuat sejalan dengan Sosialisasi 4 Pilar MPR," sebut Herman dikutip Kumparan.

Dia lalu menyinggung soal gaji BPIP yang mencapai seratusan juta yang sempat menuai polemik.

"Tetapi BPIP sebagai lembaga pembina Pancasila gajinya yang wajar-wajar saja, dan diisi oleh para tokoh masyarakat yang kredibel dan berintegritas," pungkasnya.

Gagasan membuat BPIP memiliki payung hukum berupa UU disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (8/7).

"Beliau bahkan menyampaikan sangat riskan kalau lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan Pancasila hanya berpayung Perpres. Maka beliau ingin ini diberi payung UU," kata Bamsoet.