Di masa pandemi ini, semua anggaran difokuskan pada upaya-upaya untuk penanggulangan COVID-19.

Kementerian Keuangan memastikan menyetop anggaran untuk ibu kota baru selama masa pandemi Covid-19. Sebab, di masa pandemi ini, semua anggaran difokuskan pada upaya-upaya untuk penanggulangan COVID-19.

"Jadi setahu saya juga memang tidak muncul anggaran-anggaran untuk IKN (ibu kota negara) sampai sejauh ini," kata Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Brahmantio Isdijoso dalam diskusi virtual, Sabtu, 11 Juli 2020.

Selain itu, lanjutnya, anggaran juga difokuskan untuk proses recovery. 

"Berpikir bagaimana berupaya untuk mendorong jump start dengan melihat karakteristik kebutuhan infrastruktur, memperhatikan protokol kesehatan, kemudian diupayakan lebih sustainable dan mencari kreativitas supaya cost of fund bisa seminimal mungkin," ujar Brahmantio.

Adapun, Brahmantio menambahkan, pembiayaan ibu kota baru sejak sebelum pandemi memang diupayakan seminimal mungkin memberikan tambahan beban ke APBN. Sehingga, arahnya lebih ke pembiayaan kreatif.

"Itu sudah dibahas cukup lama dan matang sebelum sampai ke Covid," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memastikan nasib keberlanjutan rencana pemindahan Ibu Kota Negara akan disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pembacaan Nota Keuangan 2021.

"Soal Ibu Kota Negara nanti kita akan lihat di Nota Keuangan 2021, sekarang ini sedang kami buat," ujar dia dalam konferensi video, Selasa, 16 Juni 2020.

Dia mengatakan, saat ini fokus presiden dan pemerintah adalah mengatasi Covid-19, serta memulihkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ia pun mengatakan bahwa hingga akhir tahun ini saja perekonomian Tanah Air masih perlu terus dijaga agar tidak merosot.

Menurut Sri Mulyani, kalau proyek Ibu Kota Negara anyar bisa memulihkan ekonomi masyarakat, maka bisa masuk ke dalam program pemerintah di tahun mendatang.

Terkait RAPBN 2021, Sri Mulyani mengatakan pemerintah kemarin telah mendapat masukan mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal untuk merancang anggaran tahun depan.

"Jadi ini kami formulasikan saja. Nanti, assessment untuk 2021 berdasarkan situasi 2020 akan menentukan bagaimana langkah ke depan."