Salah satunya adalah memangkas perizinan transaksional, dari 45 perizinan menjadi 3 perizinan secara elektronik.

Pemerintah memastikan terus berupaya menciptakan kebijakan yang memudahkan dan menstimulus kegiatan ekspor. Salah satunya lewat Rebranding Kawasan Berikat yang dimotori oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

“Karena ujungnya adalah bagaimana mendorong ekspor dan membatasi impor. Analoginya satu banding tiga. Jadi, kita impor satu, kita ekspor tiga. Jadi, tiga itu bisa ukurannya dengan segala dimensi bisa dalam bentuk kuantitas atau moneter. Jadi, kalau bisa kita masih punya netto dua dan positif sehingga CAD kita makin lama makin positif,” kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Selasa, 27 November 2018.

Mardiasmo menyampaikan hal itu di hadapan para eksportir, importir, dan pengusaha dalam acara bertajuk “Re-branding Kawasan Berikat” yang digelar di Auditorium Merauke, Kantor Pusat Dirjen Bea dan Cukai di Jakarta, Selasa, 27 November 2018.

Kemudahan kepada pengguna jasa ekspor dan impor tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat, dan Peraturan  Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat.

Wamenkeu juga berpesan kepada para pengusaha untuk tidak segan-segan memberikan masukan yang konstruktif dan solutif

Kepastian dan kemudahan yang diterapkan Dirjen Bea dan Cukai di antaranya adalah:

a. Memangkas proses perizinan menjadi lebih cepat, dari semula 15 hari kerja di Kantor Pabean dan 10 hari kerja di Kantor Pusat DJBC menjadi 3 hari kerja di Kantor Pabean dan 1 jam di Kantor Wilayah;

b. Jumlah perizinan transaksional, dari 45 perizinan dipangkas menjadi 3 perizinan secara elektronik;

c. Izin Kawasan Berikat berlaku secara terus-menerus sampai dengan izin Kawasan Berikat tersebut dicabut sehingga tidak perlu mengajukan perpanjangan izin;

d. Kemudahan subkontrak berupa ekspor langsung dari penerima subkontrak;

e. Penerapan prinsip One Size Doesn’t Fit All, yaitu pemberian fasilitas fiskal dan procedural yang berbeda-beda untuk masing-masing jenis industri, sehingga dalam izin Kawasan Berikat ada perlakuan tertentu untuk masing-masing Pengusaha Kawasan Berikat;

f. Sinergi pelayanan antara DJBC dan DJP; dan

g. Layanan Mandiri bagi Kawasan Berikat yang memenuhi persyaratan. 
 
Wamenkeu juga berpesan kepada para pengusaha untuk tidak segan-segan memberikan masukan yang konstruktif dan solutif mengingat seluruh jajaran Kemenkeu secara terus menerus melakukan reformasi dan memperbaiki diri.
 
“Jadi, dengan terbuka, dengan sifat melayani dengan memberikan kemudahan, jemput bola kalau ada permasalahan, maka kami selalu ingin mendapatkan masukan, saran yang konstruktif, saran yang solutif sehingga kita bisa melaksanakan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia,” kata Mardiasmo.[]